Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemanfaatan Data Lapan Mampu Hemat Anggaran Pemerintah sampai Rp 18 Triliun

Kompas.com - 19/03/2019, 15:03 WIB
Murti Ali Lingga,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan), Thomas Djamaluddin, mengatakan pemanfaatan data teknologi penerbangan dan antariksa mampu menghemat anggaran setiap kementerian lembaga (K/L) dan pemerintah daerah. 

"Pada 2015, hitungan kami bisa menghemat anggaran Rp 3 triliun; 2016 sebesar Rp 5 triliun; 2017 sebesar Rp 7 triliun. Karena makin banyak K/L dan daerah yang menggunakan, penghematan bisa kami lakukan 2018 itu Rp 18 trilun," kata Thomas ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (19/3/2019).

Thomas mengungkapkan, sebelum 2012 setiap K/L dan daerah masih membeli atau mengadakan data dan informasi antarikasa dari vendor, termasuk terkait goespasial. Namun, kebijakan itu berubah setelah keluar Impres Nomor 6 Tahun 2012 yang isinya menyinergikan penyediaan citra satelit.

"Dengan kebijakan satu pintu ini, maka efisiensi dari penyediaan citra satelit ini semakin tinggi. Bisa dikakukan penghematan luar biasa," ujarnya.

Dia mengatakan, pihaknya kini sudah menjalin kerja sama dengan Kemenko Perekonomian dalam pemanfaatan data teknologi penerbangan dan antariksa. Sehingga makin banyak instansi yang sudah memanfaatkan kinerja Lapan.

"Artinya, kalau semakin banyak kementarin yang menggunakan citra satelit yang diperoleh Lapan untuk berbagai sektor (maka) efisiensi pnggunaan anggaran semakin tinggi," ungkapnya.

Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian memiliki tugas dan tupoksi kerja yang diberikan Presiden, seperti terkait kebijakan satu peta atau one map policy. Dimana kebijakan satu peta ini ditetapkan oleh Perpres Nomor 9 Tahun 2016.

Thomas berharap Lapan bisa berkontribusi lebih dalam mempercepat program kerja yang diembang Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian, khususnya program strategis nasional.

"Jadi kerja sama Lapan dan Menko Perekonomian diharapkan akan dapat mempercepat pelaksanaa kebijakan-kebijakan prioritas nasional," tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com