RI Didiskriminasi soal CPO, Uni Eropa Klaim Telah Patuhi WTO

JAKARTA, KOMPAS.com - Uni Eropa mengklaim sudah mematuhi aturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terkait Delegeted Act, aturan yang ditentang oleh Indonesia.

Delegeted Act ditentang Indonesia  karena melarang CPO digunakan untuk biofuel. CPO juga dimasukkan sebagai komoditas berisiko tinggi.

"Kami menganggap RED II (Renewable Energy Directive) dan Delegated Act sudah sesuai dengan WTO," tulis Uni Eropa dalam siaran persnya, Jumat (22/3/2019).

Uni Eropa mengatakan, Delegeted Act merupakan turunan dari REDII yang mengamatkaan pengurangan bertahap biofuel dari jenis tertentu dalam pemenuhan target energi terbarukan pada 2024.

Uni Eropa menyebut Delegated Act  didasarkan pada data ilmiah terbaik yang tersedia (2008-2015).

Dari data itu, Uni Eropa menyebut terdapat kaitan antara kelapa sawit dan tingkat deforestasi tertinggi dari 2008-2015. Sebanyak 45 persen dari ekspansi kelapa sawit disebut terjadi di daerah dengan cadangan karbon tinggi.

Uni Eropa menilai REDII dan Delegated Act memenuhi aturan WTO karena menetapkan kriteria keberlanjutan untuk biofuel dan biomassa yang bersifat global, obyektif dan tidak diskriminatif.

Selain itu kriteria keberlanjutan REDII juga diklaim tidak membatasi akses pasar biofuel impor ke Uni Eropa.

"Aturan pelaksanaan dari Komisi Eropa ini bukan suatu awal maupun akhir dari proses kebijakan," kata Vincent Guérend, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia.

"Ini merupakan satu lagi langkah dalam perjalanan panjang dan bersama menuju pembangunan berkelanjutan dan netralitas karbon,"  sambung dia.

Sebelumnya, pemerintah menyampaikan keberatan atas draf Delegeted Act dari Komisi Eropa yang mengklasifikasikan minyak kelapa sawitsebagai komoditas tidak berkelanjutan dan berisiko tinggi.

Dalam waktu dua bulan paling lama, parlemen Uni Eropa akan mengambil keputusan terkait Delegeted Act tersebut apakah akan diadopsi atau tidak.

Namun Menteri Perekonomian Darmin Nasution menegaskan, pemerintah tak segan melaporkan persoalan ini ke WTO bila Uni Eropa benar-benar mengadopsi Delegeted Act tersebut.