Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Darmin ke Uni Eropa: Setelah "You" Makmur, Apa RI Enggak Boleh Kaya?

Kompas.com - 22/03/2019, 15:03 WIB
Yoga Sukmana,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menyatakan bahwa pemerintah tidak gentar dengan Uni Eropa yang siap membawa persoalan diskriminasi minyak kelapa sawit (CPO) ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

"Boleh-boleh saja mereka pede (percaya diri). Memangnya ya kan silakan saja (pede), kami enggak risau dengan itu," ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (22/10/2019).

"Kami tahu, yakin dia diskriminatif. Coba lihat sudah diskriminatif secara komoditasnya mengapa dikelompokkan sawit itu high risk untuk deforestasi?" ujar Darmin.

Mantan Gubernur Bank Indonesia itu mengatakan, bila bicara soal deforestasi atau pengulangan hutan, negara-negara Eropa sudah melakukannya sejak 150-200 tahun yang lalu.

Hal itu kata dia terbukti dengan luasan perkebunan bunga matahari di Eropa yang mungkin 20 kali lipat dari lahan yang dipakai untuk perkebunan kelapa sawit.

Seperti diketahui, bunga matahari juga tanaman yang menghasilkan minyak nabati, seperti kelapa sawit.

"Masalahnya dia lakukan itu 150 tahun lalu setelah dia tebangi hutannya. Kemudian dia tiba-tiba bilang sekarang 'kamu enggak boleh'. Lho emangnya setelah you makmur, kita enggak boleh (kaya)?" kata dia.

Darmin mengatakan, bila Uni Eropa mengadopsi Delegeted Act yang mendiskriminasi CPO, CPO Indonesia dilarang digunakan untuk biodiesel.

Padahal, negara-negara Eropa adalah pasar besar bagi CPO karena konsumsi biodiesel yang tinggi, sedangkan komoditas penghasil minyak nabati lain tidak diterapkan hal yang sama.

Sebelumnya, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Guerend angkat bicara terkait memanasnya hubungan RI dengan Uni Eropa.

Ia menilai rencana Indonesia membawa persoalan CPO ke WTO bisa jadi jalan terbaik yang harus ditempuh untuk menyelesaikan persolan tersebut.

"Saya kira kalau ada ketidaksepakatan dalam perdagangan, ini harus di-challenge di WTO dan ini adalah jalan terbaik," ujarnya di kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Rabu (20/3/2019).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dampak Korupsi BUMN PT Timah: Alam Rusak, Negara Rugi Ratusan Triliun

Dampak Korupsi BUMN PT Timah: Alam Rusak, Negara Rugi Ratusan Triliun

Whats New
Cek, Ini Daftar Lowongan Kerja BUMN 2024 yang Masih Tersedia

Cek, Ini Daftar Lowongan Kerja BUMN 2024 yang Masih Tersedia

Whats New
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 29 Maret 2024

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 29 Maret 2024

Spend Smart
Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Whats New
Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Whats New
Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com