Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepatuhan Membayar Pajak Bisa Kurangi Utang Indonesia

Kompas.com - 26/03/2019, 18:07 WIB
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Editor

Sumber

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengimbau masyarakat untuk secara sadar membayar pajak dan melaporkannya. Pasalnya, dengan peningkatan kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak, maka pemerintah bisa berupaya menekan utang negara.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Perpajakan Puspita mengatakan, bila Indonesia ingin mengurangi utang, maka kepatuhan pajak harus ditingkatkan. Hal ini mengingat belanja negara dibuat terlebih dulu sebelum merencanakan penerimaan negara.

"Artinya kalau kita mau mengurangi utang, mau tidak mau kepatuhan pembayaran pajak dengan sukarela itu dikedepankan," ujar Puspita, Selasa (26/3/2019).

Baca juga: Sampai Hari Ini, Wajib Pajak yang Lapor SPT Mencapai 6,99 Juta

Tahun ini, penerimaan negara dari pajak ditargetkan sebesar Rp 1.577,56 triliun atau nyaris 73 persen dari total penerimaan negara. Sisanya didapatkan dari penerimaan bea dan cukai, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan hibah.

Puspita menambahkan, penerimaan negara tersebut tak hanya disalurkan di pemerintah pusat namun juga ke daerah. Terhitung sebanyak Rp 826,8 triliun dari belanja negara berupa transfer ke daerah dan dana desa. Dana tersebut akan ditujukan untuk pembangunan daerah.

Hal senada disampaikan oleh Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani. Menurutnya, adanya ketaatan pajak memang bisa mengurangi utang.

Baca juga: Penghasilan Belum Kena Pajak Wajibkah Lapor SPT Tahunan?

Namun, Aviliani menyoroti penerimaan pajak penghasilan orang pribadi maupun badan yang kontribusinya masih kecil terhadap APBN. 

"Artinya masyarakat kelas menengah dan atas semakin meningkat tetapi kepatuhan membayar pajaknya masih rendah. Kita bisa mengurangi defisit APBN bila kita semua sudah memenuhi kewajiban," tutur Aviliani.

Catatan saja, dalam Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, ditetapkan batas maksimal defisit anggaran sebesar 3 persen terhadap PDB.

Tahun ini, pemerintah menargetkan defisit anggaran sebesar 1,84 persen atau sebesar Rp 296 miliar. Dimana, penerimaan negara ditargetkan Rp 2.165,2 triliun sementara belanja negara ditetapkan sebesar Rp 2.461,1 triliun.

Defisit anggaran ini ditutupi melalui pembiayaan utang. (Lidya Yuniartha)

 

Berita ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul: Kemkeu: Kepatuhan membayar pajak bisa mengurangi utang Indonesia

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Perputaran Uang Judi Online di RI sampai Rp 327 Triliun Setahun

Perputaran Uang Judi Online di RI sampai Rp 327 Triliun Setahun

Whats New
Bapanas Pastikan Konflik Israel-Iran Tak Pengaruhi Masuknya Komoditas Pangan yang Rutin Diimpor

Bapanas Pastikan Konflik Israel-Iran Tak Pengaruhi Masuknya Komoditas Pangan yang Rutin Diimpor

Whats New
Pasca Akuisisi BPR, KoinWorks Fokus Inovasi dan Efisiensi Tahun Ini

Pasca Akuisisi BPR, KoinWorks Fokus Inovasi dan Efisiensi Tahun Ini

Whats New
Lion Air Bantah 2 Pegawai yang Ditangkap Menyelundupkan Narkoba Merupakan Pegawainya

Lion Air Bantah 2 Pegawai yang Ditangkap Menyelundupkan Narkoba Merupakan Pegawainya

Whats New
Indofarma Akui Belum Bayar Gaji Karyawan Periode Maret 2024, Mengapa?

Indofarma Akui Belum Bayar Gaji Karyawan Periode Maret 2024, Mengapa?

Whats New
Pesetujuan KPR BSI Kini Hanya Butuh Waktu Satu Hari

Pesetujuan KPR BSI Kini Hanya Butuh Waktu Satu Hari

Spend Smart
Bank Sentral Inggris Diprediksi Pangkas Suku Bunga pada Mei 2024

Bank Sentral Inggris Diprediksi Pangkas Suku Bunga pada Mei 2024

Whats New
Cara Membuat Kartu ATM BCA Berfitur Contactless

Cara Membuat Kartu ATM BCA Berfitur Contactless

Work Smart
Pertanyaan Umum tapi Menjebak dalam Wawancara Kerja, Apa Itu dan Bagaimana Cara Jawabnya?

Pertanyaan Umum tapi Menjebak dalam Wawancara Kerja, Apa Itu dan Bagaimana Cara Jawabnya?

Work Smart
Menko Airlangga soal Kondisi Geopolitik Global: Belum Ada Apa-apa, Kita Tenang Saja...

Menko Airlangga soal Kondisi Geopolitik Global: Belum Ada Apa-apa, Kita Tenang Saja...

Whats New
Pasar Perdana adalah Apa? Ini Pengertian dan Alur Transaksinya

Pasar Perdana adalah Apa? Ini Pengertian dan Alur Transaksinya

Work Smart
Apa Dampak Konflik Iran-Israel ke Industri Penerbangan Indonesia?

Apa Dampak Konflik Iran-Israel ke Industri Penerbangan Indonesia?

Whats New
HUT Ke-35 BRI Insurance, Berharap Jadi Manfaat bagi Masyarakat

HUT Ke-35 BRI Insurance, Berharap Jadi Manfaat bagi Masyarakat

Rilis
Menperin Siapkan Insentif untuk Amankan Industri dari Dampak Konflik Timur Tengah

Menperin Siapkan Insentif untuk Amankan Industri dari Dampak Konflik Timur Tengah

Whats New
Respons Bapanas soal Program Bantuan Pangan Disebut di Sidang Sengketa Pilpres

Respons Bapanas soal Program Bantuan Pangan Disebut di Sidang Sengketa Pilpres

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com