Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Pengelolaan Bandara dan Pelabuhan oleh Asing Jadi Perdebatan Jokowi dan Prabowo

Kompas.com - 31/03/2019, 10:57 WIB
Aswab Nanda Prattama,
Rindi Nuris Velarosdela,
Bayu Galih

Tim Redaksi


KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia saat ini terlalu mengizinkan bandara, pelabuhan dikelola oleh perusahaan asing.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo Subianto dalam debat keempat Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019 di Hotel Shangri-La, Jakarta pada Sabtu (30/03/2019) malam.

"Kami tentara dulu diperintahkan untuk mati merebut lapangan udara. Mati merebut lapangan udara, kok dengan gampang kita kasih. Mau perusahaan swasta asing tetap kami tidak bisa terima kalau itu dikelola oleh asing, Pak," kata Prabowo.

Jokowi kemudian memberikan jawaban bahwa pengelolaan bandara dan pelabuhan oleh perusahaan swasta asing hanya untuk kepentingan komersial.

"Kalau menurut saya, misalnya itu pelabuhan untuk Angkatan Laut kita, diberikan kepada asing, itu yang tidak betul. Ataupun bandara, misalnya bandara di Madiun yang dipakai untuk menyimpan pesawat-pesawat kita di situ kemudian kita berikan kepada asing, itu yang tidak betul," kata Jokowi.

"Tetapi kalau airport-airport komersial, pelabuhan-pelabuhan komersial, mengapa tidak, dan itu juga dikelola oleh Pelindo," ujarnya.

Menurut Jokowi, mayoritas bandara di Indonesia masih dikelola oleh Angkasa Pura dan mayoritas pelabuhan masih dikelola oleh Pelindo.

Jika ada pengelolaan yang diberikan kepada asing, Jokowi berharap akan ada alih teknologi yang menguntungkan Indonesia.

"Menurut saya dalam hal untuk transfer of knowledge, transfer of technology, transfer of management, transfer of system, kenapa tidak kita ber-partner dengan perusahaan perusahaan yang memiliki kemampuan manajemen yang lebih baik.

Lalu bagaimana fakta pengelolaan bandara dan pelabuhan kepada pihak asing?

Berdasarkan penelusuran Kompas.com, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pernah mengatakan bahwa ada 30 bandara dan pelabuhan yang pengelolaannya akan diserahkan kepada pihak swasta.

Menhub tidak menyinggung apakah pengelolaan itu dilakukan swasta nasional atau swasta asing.

Nantinya, kerja sama pemerintah dengan pihak swasta dilakukan dalam Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha atau KPBU.

Budi menyebutkan bahwa nantinya akan ada seleksi jika pengelolaan diserahkan kepada investor luar negeri.

"Nanti akan ada beauty contest untuk investor internasional dan itu bisa menambah kapasitas dan koneksitas kita dengan negara-negara lain," ujar Budi.

Baca juga: Menhub Buka-bukaan soal Bandara yang Dikelola Swasta

Pemerintah menjelaskan bahwa kerja sama itu dalam hal konsesi, bukan kepemilikan. Sampai saat ini, pemerintah masih melakukan finalisasi Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) Limited Concession Scheme (LCS).

Konsep itu memungkinkan pihak swasta bisa mengelola aset negara atau badan usaha dalam jangka waktu tertentu. Dari pihak kementerian perhubungan juga menyelesaikan konsep pengelolaan Badan Usaha Bandar Udara (BUBU).

Sejumlah proyek yang akan ditawarkan kepada pengelola swasta antara lain Bandara Labuan Bajo, Bandara Radin Inten, Bandara Juwata, Pelabuhan Manokwari, Pelabuhan Timika, Pelabuhan Bau-Bau.

Baca juga: Ini Proyek Bandara dan Pelabuhan yang Ditawarkan ke Swasta

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com