Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Alasan Pemerintah Tetap Berikan Subsidi ke KRL

Kompas.com - 06/04/2019, 11:35 WIB
Erlangga Djumena

Editor

Sumber Antara

BOGOR, KOMPAS.com - Pemerintah akan tetap memberikan subsidi pelayanan publik (PSO) kepada kereta perkotaan, termasuk kereta rel listrik (KRL). Hal ini  untuk mendorong masyarakat agar pindah dari angkutan pribadi ke angkutan massal.

“Kalau angkutan kota lebih banyak kebijakan ekonomi mengatasi kemacetan, kalau kita lepaskan subsidi (kereta perkotaan) mungkin (masyarakat) akan kembali ke motor,” kata Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Zulfikri saat mendampingi kunjungan kerja Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dari Bogor hingga Sukabumi,  Jawa Barat, Jumat (5/4/2019).

Besaran subsidi yang digelontorkan kepada PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk kereta perkotaan tahun 2019, mencapai Rp 2,3 triliun. Dari jumlah itu Rp 1,6 triliun di antaranya untuk subsidi penumpang KRL.

Zulfikri menyebut, besaran subsidi tersebut untuk menutupi kerugian yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbas dari kemacetan yang ditaksir sekitar Rp 65 triliun.

Baca juga: Pembeli Rumah Pertama Cenderung Pilih Lokasi Dekat Stasiun KRL

“Kami berikan subsidi besar di sini, agar ada shifting (peralihan) ke angkutan publik yang lebih efisien, apa yang diperoleh pemerintah adalah nilai keekonomian,” ucapnya.

Hal tersebut berbeda dengan tarif kereta jarak jauh yang tidak mendapatkan subsidi karena sudah dikaji dengan kemampuan atau daya beli masyarakat.

“Coba kalau tarif KRL Rp10.000, orang balik lagi ke motor,” ujar dia.

Namun Zulfikri mengakui bahwa untuk menciptakan bisnis yang berkelanjutan, KCI mesti digenjot dari sisi komersial, karena itu ia tengah mencari cara untuk skema subsidi yang lebih tepat sasaran.

“Bagaimana metode-metode supaya subsidi tepat sasaran, seperti listrik per kwh-nya berbeda antara rumah sederhana dengan rumah-rumah yang bagus. Sekarang kami bereskan dulu time table perjalanan KRL karena masih ada antrean,” katanya.

Terkait gangguan KRL, Zulfikri mengatakan saat ini memang perjalanan KRL sudah mencapai tingkat yang maksimal, yakni 938 perjalanan per hari.

Baca juga: Menhub Ingin Pangkas Jarak Antar KRL Jadi 2 Menit

Untuk itu, lanjut dia, diperlukan perawatan yang lebih baik untuk mengatasi permasalahan seperti rel, persinyalan, dan listrik aliran atas.

Selain itu juga prasarana KRL yang saat ini usianya sudah cukup tua dan perlu dilakukan peremajaan.

“Kami lihat mungkin karena tidak lakukan perawatan lebih baik,” ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

BTN Syariah Cetak Laba Bersih Rp 164,1 Miliar pada Kuartal I 2024

BTN Syariah Cetak Laba Bersih Rp 164,1 Miliar pada Kuartal I 2024

Whats New
Pegadaian Bukukan Laba Bersih Rp 1,4 Triliun pada Kuartal I 2024

Pegadaian Bukukan Laba Bersih Rp 1,4 Triliun pada Kuartal I 2024

Whats New
Program Makan Siang Gratis Butuh 6,7 Ton Beras Per Tahun, Bulog Tunggu Arahan Pemerintah

Program Makan Siang Gratis Butuh 6,7 Ton Beras Per Tahun, Bulog Tunggu Arahan Pemerintah

Whats New
BTN Cetak Laba Bersih Rp 860 Miliar pada Kuartal I 2024

BTN Cetak Laba Bersih Rp 860 Miliar pada Kuartal I 2024

Whats New
Bulog Siap Jadi Pembeli Gabah dari Sawah Hasil Teknologi Padi China

Bulog Siap Jadi Pembeli Gabah dari Sawah Hasil Teknologi Padi China

Whats New
Bulog Baru Serap 633.000 Ton Gabah dari Petani, Dirut: Periode Panennya Pendek

Bulog Baru Serap 633.000 Ton Gabah dari Petani, Dirut: Periode Panennya Pendek

Whats New
Dari Perayaan HUT hingga Bagi-bagi THR, Intip Kemeriahan Agenda PUBG Mobile Sepanjang Ramadhan

Dari Perayaan HUT hingga Bagi-bagi THR, Intip Kemeriahan Agenda PUBG Mobile Sepanjang Ramadhan

Rilis
INACA: Iuran Pariwisata Tambah Beban Penumpang dan Maskapai

INACA: Iuran Pariwisata Tambah Beban Penumpang dan Maskapai

Whats New
Bank DKI Sumbang Dividen Rp 326,44 Miliar ke Pemprov DKI Jakarta

Bank DKI Sumbang Dividen Rp 326,44 Miliar ke Pemprov DKI Jakarta

Whats New
OASA Bangun Pabrik Biomasa di Blora

OASA Bangun Pabrik Biomasa di Blora

Rilis
Pengumpulan Data Tersendat, BTN Belum Ambil Keputusan Akuisisi Bank Muamalat

Pengumpulan Data Tersendat, BTN Belum Ambil Keputusan Akuisisi Bank Muamalat

Whats New
Cara Hapus Daftar Transfer di Aplikasi myBCA

Cara Hapus Daftar Transfer di Aplikasi myBCA

Work Smart
INA Digital Bakal Diluncurkan, Urus KTP hingga Bayar BPJS Jadi Lebih Mudah

INA Digital Bakal Diluncurkan, Urus KTP hingga Bayar BPJS Jadi Lebih Mudah

Whats New
Suku Bunga Acuan BI Naik, Anak Buah Sri Mulyani: Memang Kondisi Global Harus Diantisipasi

Suku Bunga Acuan BI Naik, Anak Buah Sri Mulyani: Memang Kondisi Global Harus Diantisipasi

Whats New
Ekonom: Kenaikan BI Rate Bakal 'Jangkar' Inflasi di Tengah Pelemahan Rupiah

Ekonom: Kenaikan BI Rate Bakal "Jangkar" Inflasi di Tengah Pelemahan Rupiah

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com