Luhut Respons Prabowo: Kalau Anda Bilang Bocor, di Mana? Sebutkan...

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menanggapi pernyataan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto soal kebocoran anggaran dan kekayaan Indonesia.

Dalam berbagai kesempatan, Prabowo kerap mengungkapkan bahwa telah terjadi kebocoran anggaran akibat kekayaan Indonesia lari ke luar negeri.

"Kalau Anda bilang ada bocor, bocornya di mana? Sebutkan titiknya di mana?" ujarnya di Jakarta, Senin (8/4/2019).

Selama ini, kata Luhut, pemerintah menata investasi yang ada di Indonesia dengan baik dan tidak sembarangan memberikan izin investasi.

Menurut Luhut, ada sejumlah kriteria yang harus dipenuhi investor untuk berinvestasi di Indonesia, dari menggunakan teknologi yang ramah lingkungan hingga menciptakan lapangan kerja untuk tenaga kerja lokal.

Luhut mengatakan, para pengusaha asing juga dikenai pajak atas segala kegiatan usaha di Indonesia sesuai aturan yang berlaku.

Meski begitu, ia mengakui pemerintah memang tak sempurna. Namun, ia mengatakan bahwa pemerintahan di era kepemimpinan Presiden Jokowi sudah lebih baik dari pemerintahan sebelumnya.

"Jadi kalau bilang kekayaan negara dibawa ke luar negeri, kita bingung dibawa ke mana?" kata dia.

Sebelumnya, Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa dirinya selalu diejek oleh para elite karena mengatakan kebocoran anggaran negara mencapai Rp 1.000 triliun.

Hal itu ia ungkapkan saat berpidato di kampanye rapat akbar di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Minggu (7/4/2019).

"Tapi elite Indonesia selalu tidak membantah, tidak menyanggah, tapi mengejek. Ditanya mana buktinya," ujar Prabowo.

Namun, tiga hari yang lalu, lanjut Prabowo, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut kebocoran anggaran mencapai Rp 2.000 triliun.

Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan mengatakan, pihaknya tak memiliki kajian khusus yang menyebut kebocoran anggaran mencapai Rp 2.000 triliun.

"Enggak, enggak pernah kami mengkaji itu. Litbang (KPK) enggak pernah mengkaji khusus itu," kata Pahala kepada Kompas.com, Minggu (7/4/2019).

Menurut Pahala, hal itu merupakan hitungan perkiraan penerimaan negara apabila seluruh wajib pajak di Indonesia patuh.