Dalam Setahun, Potensi Maritim Indonesia Capai 1,3 Triliun Dollar AS

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, mengungkapkan kekayaan laut Indonesia sangat besar. Bahkan, potensi maritimnya capai triliunan dollar AS dalam setahun.

"Saya katakan 1,3 triliun dollar AS per tahun potensi ekonomi maritim," kata Luhut dalam sebuah acara di Jakarta, Senin (8/4/2019).

Luhut mengatakan, potensi besar dari kekayaan alam itu belum dimanfaatkan secara maksimal. Hanya sebagian kecil yang baru digarap oleh nelayan Indonesia karena terkendala kebijakan.

Baca juga: Luhut: Baru 8 Persen Industri yang Garap Sektor Maritim

Kebijakan yang dimaksud Luhut adalah pelarangan penggunaan catrang bagi nelayan. Kebijakan ini pun sempat menimbulkan gelombang protes dari nelayan.

"Ini harus kita perbaiki semua, kita jangan hanya larang-larang larang tapi tak ada solusi. Solusinya apa?" ungkapnya.

Menurut dia, kebijakan tersebut harus jelas apa saja jenis yang dilarang dan menimbulkan dampak negatif bagi ekosistem laut. Artinya tidak pukul rata.

Baca juga: Indonesia-Australia Sepakati Kerja Sama Maritim

"Kalau tidak boleh pakai cantrang, cantrang apa? Nah, saya baru tahu cantrang ini ada berapa macam. Cantrang mana, cantrang yang tidak boleh sampai masuk ke bawah, merusak koral atau yang net-nya terlalu ketat sehingga kebawa ikannya (yang kecil)," imbuh dia.

Ia menilai, kebijakan yang telah berlaku patut dicermati dan dilakukan perbaikan. Sehingga potensi maritim Indonesia bisa diserap secara penuh dan memberikan kesejahteraan pada khalayak, khususnya nelayan.

"Ya kita cari lah solusinya," sebutnya.

Baca juga: Saatnya Indonesia Mengangkat Isu Maritim dalam Dewan Keamanan PBB

Kendati demikian, Luhut tidak menyebutkan seberapa besar potensi laut atau maritim Indonesia yang sudah dimanfaatkan, termasuk wilayah mana saja yang memiliki potensi.

Belakangan ini Menko Luhut dan Menteri Susi Pudjiastuti memang beda pendapat ihwal kebijakan cantrang. Luhut lebih fleksibel soal hal itu, namun Susi melarang tegas demi keberlangsungan ekosistem laut.