Soal Larangan Sawit ke UE, Kemendag Sebut RI Sudah Banyak Perbaikan

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perdagangan masih mempertanyakan alasan mendasar Uni Eropa akan melarang impor kelapa sawit dari Indonesia ke negara mereka.

Jika alasannya kelapa sawit mengancam keberlangsungan lingkungan, sudah banyak perbaikan yang dilakukan dalam beberapa tahun terakhir.

Hal itu disampaikan Direktur Perundingan Perdagangan Jasa Kementerian Perdagangan Iskandar Panjaitan menanggapi larangan yang telah berlangsung setahun terakhir itu.

"Apa persoalannya? Kalau ada isu tidak ramah lingkungan mungkin ada dulu, tapi terus kita perbaiki," ujar Iskandar di Jakarta Selasa (9/4/2019).

Iskandar mengatakan, saat ini produksi maupun pengolahan minyak kelapa sawit sudah menerapkan standar yang baik. Dengan demikian, Indonesia sudah mengarah pada industri minyak kelapa sawit yang berbasis ramah lingkungan. Semestinya tak ada alasan lagi bagi negara-negara EU untuk menolak sawit dari Indonesia.

"Pemerintah beranggapan bahwa uni eropa harusnya tidak boleh menerapkan kebijakan pembatasan itu," kata Iskandar.

Iskandar memastikan pemerintah terus berjuang untuk menentang regulasi UE tersebut. Bahkan, Presiden RI Joko Widodo dan Prerdana Menteri Malaysia Mahathir Mohammad telah menyurati UE mengenai sikap mereka. Hal ini tentunya menjadi concern pemerintah karena sawit termasuk komoditi ekspor terbesar di Indonesia, Selain itu, hasil produksi dan petani sawit di Indonesia tergolong besar.

"Kalau sampai ada rencana menerapkan kebijakan yang membatasi palm oil Indonesia masuk ke UE, itu jadi keprihatinan Indoneisa," kata Iskandar.

Diketahui, Uni Eropa bakal menghentikan penggunaan sawit untuk biodiesel yang tertuang pada dokumen Delegated Regulation Supplementing Directive of The EU Renewable Energy Directive II (RED II). Uni Eropa akan menghentikan pemakaian minyak sawit sebagai bahan bakar hayati pada 2030 mendatang.