"Jangan Perlakukan Aset WNI di Singapura Seperti Harta Karun"

JAKARTA, KOMPAS.com - Analis bisnis senior Christianto Wibisono menilai, Presiden yang terpilih dalam Pemilu 2019 perlu menggunakan pendekatan baru kepada Singapura.

Hal ini karena banyak harta milik warga negara Indonesia yang disimpan di Negeri Jiran tersebut sejak berpuluh-puluh tahun lalu.

"Kenapa duit itu nemplok di situ? Karena Singapura suka tidak suka, menjadi pusat keuangan ketiga dunia," ujar Chris dalam peluncuran bukunya, Kencan dengan Karma, Jakarta, Rabu (10/4/2019).

Baca juga: Aset WNI Senilai Rp 1.300 Triliun yang Belum Terlapor Bisa Diperiksa

"Singapura menjadi pusat keuangan dunia setelah London dan New York. Jadi Hongkong dan Tokyo itu kalah sama Singapura," sambung dia.

Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDRI) itu mengtakan, siapapun presiden terpilih nanti, harus memperlakukan aset WNI secara wajar dan tidak terus mengawasinya.

"Siapapun Presiden, jangan memperlakukan harta milik orang Indonesia sebagai harta karun yang harus dirampas," kata Chris dalam bukunya.

Baca juga: Turunkan Pajak Perusahaan, RI Tak Perlu Jadikan Singapura Tolak Ukur

Sebab menurut dia, harta WNI di Singapura tak selamanya "aset haram". Sebab kata dia banyak WNI membawa uangnya ke Singapura akkibat berbagai kebijakan pemerintah di masa lalu.

Chris menyebutkan kebijakan tersebut yakni sanering dan devaluasi mata uang yang dilakukan 8 kali oleh 2 Presiden dalam waktu 53 tahun sejak merdeka 1945.

Indonesia dinilai perlu mengedepankan hubungan layaknya saudara tua dengan Singapura. Presiden terpilih disarankan membantuk poros Jakarta-Singapura.

Baca juga: Sebentar Lagi Harta WNI di Bahama dan San Marino Bisa Diintip...

"Biarkan Singapura jadi New York-nya ASEAN Raya, sedangkan Jakarta menjadi penentu kebijakan ASEAN raya seperti Washington DC ibukota politik AS," kata dia.

Dengan begitu Chris meyakini, Jakarta akan menjadi pemimpin di ASEAN. Singapura pun akan membiayai berbagai kepentingan Indonesia seperti New York membiayai Washington DC.