Diskriminasi Uni Eropa, Pengusaha Berharap Dukungan Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia saat ini tengah mengalami diskriminasi oleh Uni Eropa terkait kebijakan produk sawit. Kebijakan diskriminasi itu melalui penerbitan delegated act yang merupakan turunan dari renewable energy directive II (RED II).

Karena itu, pengusaha dalam negeri berharap dukungan pemerintah untuk memperjuangkan nasib sawit di internasional.

Presiden Direktur Utama PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI) Santosa, mengatakan, pemerintah Indonesia harus berpihak pada industri sawit di tengah persoalan yang ada. Ia tidak mempermasalahkan siapapun presiden terpilih nanti.

"Yang sekarang (Jokowi-Jusuf Kalla) kan, kita merasa tiga tahun belakangan ini luar biasa support-nya, karena saya 2007 sudah di Astra Agro. Enggak ada menteri luar negeri atau menko untuk kelapa sawit, di depan menentang diskriminasi dan memperjuangkan petani kelapa sawit," kata Santosa di Gedung Menara Astra, Jakarta, Senin (15/4/2019).

Menurut Santosa, masif dan kuatnya dukungan pemerintah melalui kementerian terkait soal sawit harus dipertahankan. Bahkan jika bisa terus ditingkatkan.

Jika terpilih, baik Joko Widodo atau Prabowo untuk memimpin Indonesia selama limat tahun ke depan kebijakannya harus mendukung sawit nasional.

"Kalau pemerintan yang sekarang tetap memimpin, mestinya tidak akan menurun (perhatiannya). Dan yang baru kita berharap kalau ada pergantian, semoga komitmennya tetap sama atau malah lebih baik,” jelasnya.

Dia mengungkapkan, selain pemerintah, pelaku usaha nasional juga harus serius menyelesaikan masalah lingkungan yang terdampak dari produksi kelapa sawit. Karena, masalah lingkungan erat kaitannya dengan perusahaan sawit dan selalu mendapat sorotan pegiat lingkungan.

Salah satu poinya ialah wajib menjalankan roda bisnis ini sesuai dengan sertifikat dan standar yang diatur dalam ISPO.

Sementara itu, hal senada juga disampaikan Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Joko Supriyono.

Joko berharap presiden terpilih nanti harus mendukung industri sawit lewat kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Karena sawit dinilai menyangkut banyak jiwa masyarakat Indonesia.

"Siapapun pemimpinnya, harus mampu melihat realitas. Sehingga semua pemerintah pasti memperjuangkan ini demi kepentingan nasional,” kata Joko terpisah.

Menurut dia mengungkapkan, selain memperhatikan nasib jutaan petani sawit, kepapa negara terpilih nanti juga harus memperjuangkan komoditi ini di tingkat dunia.

Pasalnya, saat ini sawit Indonesia tengah alami diskriminasi oleh Uni Eropa yang bisa mengancam usaha dan kehidupan petani di dalam negeri.