Alasan Pemerintah "Ngebut" Tarik Utang Pada Kuartal I-2019

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) gencar menarik utang pada kuartal I-2019. Berdasarkan data realisasi APBN, jumlah penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) atau surat utang mencapai Rp 185,8 triliun.

Angka penarikan utang Ini tumbuh 27,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2018 yang hanya Rp 145 triliun. Adapun dibandingkan target APBN 2019, realisasi itu setara 47,8 persen.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, Luky Alfirman mengatakan, ada sejumlah alasan gencarnya penarikan utang di kuartal pertama 2019.

Baca juga: Lagi, Pemerintah Akan Tarik Utang Lewat SUN Senilai Rp 15 Triliun

"Ini tidak lepas dari front loading, di mana kita memanfaatkan incoming bids (permintaan) yang tinggi di kuartal I-2019," ujarnya dalam konferensi pers APBN KITa, Jakarta, Senin (22/4/2019).

Menurut Kementerian Keuangan, permintaan terhadap surat utang Indonesia berasal dari dalam dan luar negeri. Namun demikian, permintaan utama datang dari luar negeri.

Kedua, penarikan utang yang gencar di kuartal I-2019 karena pemerintah mengantisipasi utang jatuh tempo pada kuartal II-2019.

Baca juga: Akhir Februari, Utang Luar Negeri RI Naik Jadi 388,7 Miliar Dollar AS

Pada bulan Maret hingga Mei 2019, kata Luky, utang jatuh tempo pemerintah cukup tinggi. Namun ia tidak menyebut besaran utang jatuh tempo tersebut.

Hingga akhir Maret 2019, total pembiayaan utang di APBN 2019 mencapai Rp 177,9 triliun, naik 18,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya.