Mau Beli Rumah atau Apartemen? Pahami Hal Ini

JAKARTA, KOMPAS.com - Tidak kurang dari 80 persen, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) meneriman laporan konsumen (masyarakat) terkait transaksi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang bermasalah. Angka laporan ini dari tahun ke tahun terus meningkat.

Konsumen merasa dirugikan dan tak mendapat haknya yang dasarnya jelas dan dilindungi oleh undang-undang.

Terlepas dari itu semua, apa yang harus diketahui serta harus dipahami publik sebagai konsumen sebelum membeli rumah atau apartemen baik skama KPR atau lainnya? Sehingga tidak jadi korban rumah bodong.

Menurut pengamat properti, Aldi Garibaldi, hingga kini permintaan rumah masih paling tertinggi jika dibandingkan jenis properti atau real estate lain. Apakah jenis kantor, gudang, retail, atau lainnya.

Baca juga: Enam Bulan ke Depan, Generasi Milenial Paling Optimis Beli Rumah

Ada hal yang harus diketahui para calon pembeli rumah agar tak menjadi korban penipuan dari developer. Ini di luar harganya maupun spesifikasi hunian.

"Tahu dulu siapa developer-nya dan kemampuan mereka menyelesaikan proyek," kata Aldi kepada Kompas.com, Selasa (30/4/2019).

Aldi menjelaskan, pada proses pembangunan real estate memiliki risiko masing-masing antara rumah dan apartemen. Karena itu, pembeli atau konsumen harus mengetahui betul terkait hal ini agar menjadi pertimbangan.

"Apartmen mempunyai inherent risk (risiko bawaan) yang tinggi karena kalau pembangungan berhenti maka bisa dipastikan semua unit tidak bisa di-hand over. Landed housing  (rumah tapak) resiko lebih rendah karena saat pasar lesu, developer tinggal berhenti membangun untuk rumah yang belom dipesan. Sementara yang sudah dipesan bisa tetap handover," ujarnya.

Menurut dia, korban jual beli apartemen bodong selama ini terbilang memiliki minim pengetahuan atau literasi. Belum begitu seksama dan cermati memperhatikan segalanya, apakah legalitas, syarat atau ketentuan lainnya.

"Bisa dikatakan iya (minim leterasi), pembeli banyak yang tidak mengerti mengenai perbedaan antara Hak Guna Bangunan dan Hak Milik," ungkap Senior Associate Director Colliers International Indonesia ini. 

Baca juga: Mau Beli Rumah? Ini Bedanya KPR Konvensional dan Syariah

Dia menambahkan, selain calon pembeli/konsumen, para developer juga tidak transparan terkait proses pembangunan hingga transaksinya. Sebab itu, hingga kini masih ada yang menjadi korban sektor bisnis ini.

"Developer juga banyak yang tidak transparan. Di Indonesia tidak ada kewajiban untuk menggunakan escrow account untuk cicilan rumah. Ini bisa jadi jebakan, karena developer bisa saja menggunakan uang cicilan untuk beli tanah lain," ucapnya.

Escrow account adalah rekening yang dibuka untuk menampung dana tertentu yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat khusus sesuai instruksi atau perjanjian antara penyetor dengan pihak yang berkepentingan dengan escrow account tersebut.

Selain lemahnya sisi regulasi atau aturan, Aldi menilai sejauh ini perlindungan pada konsumen masih sangat minim. Sehingga masih banyak dan maraknya penipuan pada bisnis real estate.

"Perlindungan konsumen yang rendah menyebabkan banyaknya penipuan," tandasnya.

Melihat kondisi itu, sudah saatnya konsumen di Indonesia agar lebih bijak dan cerdas dalam melakukan transaksi. Ini untuk mengindari masyarakat agar tidak dirugikan atau bahkan menjadi korban penipuan saat melakukan transaksi.

Selain itu, pemerintah juga harus hadir untuk memastikan konsumen mendapatkan hak-haknya.

Baca juga: Badan Perlindungan Konsumen Nasional: 80 Persen Pelapor Adukan Masalah KPR