Susi Sebut Pelelangan Kapal Merugikan Negara

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menilai pelelangan kapal justru merugikan negara dan masyarakat. Dia menegaskan, kebijakan untuk kapal-kapal asing illegal fishing harus ditenggelamkan, bukan dilelang.

“Kebijakan kita satu, kapal ikan asing yang tertangkap, pasti ditenggelamkan. Jadi kalau ada lelang KIA, itu sebenarnya kebijakan yang merugikan kita ,” tegas Susi  dalam siaran pers, Rabu (1/5/2019).

Susi meyakini, adanya lelang kapal pelaku illegal fishing berpotensi membuat kapal tersebut digunakan kembali untuk kejahatan serupa.

Baca juga: Susi Minta Kapal Pencuri Ikan Tak Dilelang, Tapi Dimusnahkan

“Kapal pelaku illegal fishing dilelang dengan harga masuk negara hanya Rp 100 (juta), Rp 200 (juta), hingga maksimal Rp 500 juta. Sementara keuntungan mereka Rp 1 miliar-Rp2 miliar dari sekali melaut dengan mencuri di wilayah Indonesia," ucap Susi

"Secara hitungan ekonomi mereka masih untung dibandingkan dengan PNBP dari hasil lelang. Oleh karena itu, banyak kita temukan kapal residivis yang tertangkap kembali," lanjutnya.

Susi menilai, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dihasilkan dari pelelangan kapal masih terlalu kecil, tidak sepadan dengan kerugian ekonomi dan risiko keselamatan petugas patroli laut.

Baca juga: Susi: Ide Lelang Kapal Pencuri Ikan Berasal dari Oknum

Untuk itu, ia menginginkan agar KIA asing yang ditangkap dirampas negara untuk dimusnahkan.

“Makanya saya tidak pernah setuju dengan kebijakan lelang untuk KIA ini. Dengan banyak sekali kejar mengejar dan mereka mencoba intimidasi dan tabrak kapal kita. Itu tidak worth it kalau kapal-kapal itu kita lelang sekadar untuk mendapatkan PNBP. Ini akan mengurangi ketegasan dan tekad kuat kita di mata para pelaku IUU Fishing,” jelasnya.

Susi menegaskan, pemerintah harus meneruskan sikap tegas untuk memperkuat efek jera.

"Yang perlu kita lakukan saat ini adalah ketegasan dan soliditas sesama aparat penegakan hukum di laut . Dalam penegakan hukum tidak ada tawar menawar. Dan kebijakan kita tidak bisa hari ini begini dan besok berbeda. Celah itu akan dimanfaatkan oleh para kriminal ini,” tegasnya.