Di Paris, Gubernur BI Paparkan Tiga Upaya Pembiayaan Infrastruktur Berkelanjutan

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, mengatakan, setidaknya ada tiga upaya penting yang harus ditempuh Indonesia terkait pembiayaan infrastruktur agar dapat dilakukan secara adil dan berkelanjutan.

"Pertama, Indonesia secara konsisten terus melakukan reformasi struktural, baik reformasi kelembagaan, reformasi fiskal, maupun reformasi pengaturan, di samping juga terus mengedepankan kebijakan pengelolaan makroekonomi yang berhati-hati yang sangat penting bagi pembangunan infrastruktur," kata Perry dalam pernyataan resminya, Rabu (8/5/2019).

Perry menuturkan, upaya yang kedua adalah penguatan koordinasi antar otoritas untuk mendorong peningkatan pembiayaan infrastruktur oleh sektor swasta. Berbagai pembiayaan inovatif telah dikembangkan dan berkontribusi pada pembiayaan pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Baca juga: Kala Sri Mulyani Ajak Milenial Unggah Pembangunan Infrastruktur ke Medsos

"Termasuk PPP, projects bonds, infrasctructure funds, asset and earning backed securities, dan blended finance," ujarnya.

Ia menyebutkan, upaya ketiga adalah terkait akselerasi pengembangan infrastruktur yang memperhatikan dampak sosial dan lingkungan (social and environmental infrastructure) untuk mendukung pencapaian agenda Sustainable Development Goals (SDGs) 2030.

Setelah sukses meluncurkan roadmap SDG Indonesia One Blended Finance pada Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia di Bali, Indonesia menerbitkan Green Sukuk yang pertama pada awal tahun ini.

"Hal ini merupakan perwujudan nyata dari komitmen terhadap pengembangan social and environmental infrastructure di Indonesia," tuturnya.

Baca juga: Pertemuan IMF-Bank Dunia, Ada Sesi Khusus Menjaring Investor di Proyek Infrastruktur

Dikatakannya, Gubernur Bank Sentral dan Menteri Keuangan negara maju serta berkembang yang hadir sepakat untuk memperkuat pembiayaan berkelanjutan guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Kesepakatan itu bertujuan untuk menjawab tantangan financing jarak pembiayaan infrastruktur, terutama terkait upaya mengatasi tingkat kerentanan hutang (debt vulnerability) sekaligus menjaga keberlangsungan hutang (debt sustainability) ditengah tingginya kebutuhan pembangunan ekonomi termasuk pembangunan infrastruktur yang saat ini tengah digalakkan.

"Studi Bank Dunia menunjukkan bahwa kebutuhan pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur bagi negara berpendapatan rendah-menengah berkisar antara 2 persen hingga 8 persen per tahun untuk mendukung pencapaian agenda SDGs 2030," ungkapnya.

Baca juga: Infrastruktur Dibangun Besar-Besaran, Kapan Dampaknya Terlihat?

Ketiga upaya tersebut telah disampaikan Perry dalam Pertemuan Tingkat Tinggi Forum Paris pada Selasa (7/5/ 2019).

Pertemuan Tingkat Tinggi Forum Paris yang merupakan rangkaian dari pertemuan G20 2019 Jepang dihadiri lembaga internasional seperti Bank Dunia, IMF, BIS, OECD, dan ADB.

Komunitas lembaga keuangan internasional sepakat menjadikan sektor investasi publik sebagai prioritas utama pembangunan dan memperkuat koordinasi dalam penguatan kapasitas domestik terutama dalam hal persiapan proyek infrastruktur.