Pertumbuhan Ekonomi Diprediksi Sulit Capai Target, Ini Penyebabnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi akan sulit mencapai target APBN 2019 yang sebesar 5,3 persen.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad mengatakan, ekonomi Indonesia pada kuartal I 2019 yang tumbuh sebesar 5,07 persen secara tahunan (yoy) lebih rendah dari capaian kuartal sebelumnya, yakni kuartal IV 2018 yang sebesar 5,18 persen (yoy).

Meskipun, capaian tersebut sedikit lebih tinggi dari kuartal I 2018 yang mencapai 5,06 persen (yoy).

"Dengan capaian pertumbuhan ekonomi kuartal I yang berada di bawah ekspektasi, akan semakin tidak mudah bagi pemerintah untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sesuai asumsi makro APBN 2019 sebesar 5,3 persen," ujar Tauhid di Jakarta, Rabu (8/5/2019).

Baca juga: Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I-2019 Bisa Lebih Tinggi

Tauhid mengatakan, pemerintah perlu untuk melakukan berbagai upaya terobosan kebijakan agar akselerasi perekonomian di sisa tiga kuartal ke depan dapat terealisasi sesuai target.

Dia mengatakan, tertahannya pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh penurunan kinerja pertumbuhan sektor pertanian, industri pengolahan, transportasi dan pergudangan, serta konstruksi. 

"Sektor pertanian turun drastis, bahkan lebih buruk dari sebelumnya, khususnya tanaman pangan (harga gabah)," ujar Tauhid.

Baca juga: Kuartal I 2019, Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,07 Persen

Di sisi lain, sektor industri pengolahan terdapat kecenderungan beberapa subsektor mengalami tekanan, seperti industri batubara dan pengilangan migas, industri kulit, industri kayu, industri karet, barang galian bukan logam, elektronik, dan alat angkutan.

"Penyebabnya karena penurunan harga komoditas, penurunan daya saing, hingga penurunan daya beli untuk beberapa produk industri," jelas Tauhid.

Adapun melemahnya sektor transportasi disebabkan oleh harga tiket pesawat yang meningkat drastis sejak Januari 2019 ini.

"Sementara untuk sektor konstruksi turun terutama karena belanja pemerintah untuk infrastruktur belum banyak dimulai, di samping itu permintaan terhadap sektor properti juga masih stagnan," jelas Tauhid.