Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Harus Membuat Aturan Promo Ojek Daring

Kompas.com - 09/05/2019, 20:33 WIB
M Latief

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah perlu menetapkan aturan promo tarif ojek daring untuk menjaga persaingan secara sehat antaroperator. Aturan itu dibutuhkan untuk menghindari perang tarif promo oleh aplikator ojek daring pasca ditetapkannya aturan besaran tarif baru pada Mei 2019 ini.

Hal tersebut dikatakan peneliti Ekonomi Bursa Efek Indonesia (BEI) Poltak Hotradero. Poltak menilai intervensi pemerintah menjadi titik penyebab perang tarif tersebut.

"Buat apa ditetapkan tarif kalau di satu sisi terjadi jor-joran perang tarif promo. Harusnya sekalian saja pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan, tak usah mengintervensi besaran tarif," kata Poltak, Kamis (8/5/2019).

Poltak mengatakan intervensi pemerintah terkait penetapan tarif ojek daring sebagai biang kerok terjadinya perang tarif promo baru itu, apalagi penetapan tarif ojek daring oleh pemerintah tidak mempertimbangkan dari sisi masyarakat pengguna atau konsumen.

"Kalau sudah begitu tinggal siapa yang modalnya saja. Nanti yang tidak kuat pasti mati," ujar Poltak.

Dia memastikan bahwa tidak ada yang perlu diuntungkan dari kenaikan tarif ojek daring.Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan, menurut Poltak, terlalu banyak melakukan intervensi bisnis transportasi dengan aturan yang tak sesuai sehingga menimbulkan masalah baru.

"Skema penetapan tarif seharusnya dibiarkan saja atau diserahkan ke aplikator saja, mengikuti mekanisme pasar, pemerintah tinggal mengawasi," kata Poltak.

Peraturan Menteri Perhubungan mengenai penetapan besaran tarif ojek daring saat ini justru berdampak besar pada penurunan minat konsumen. Poltak mengatakan, tingginya tarif bikin order menurun drastis dari sebelumnya.

"Itu sebabnya aplikator juga mulai perang lewat jalur promo agar orderan tetap stabil. Ini yang bikin kompetisi makin panas dan banyak aksi bakar uang," katanya.

Terbukti, berdasarkan pengakuan sejumlah konsumen akhir-akhir ini menyebutkan, Grab sedang gencar menggelar promo sangat murah untuk layanan ojek daring. Diskon yang diberikan aplikator asal Malaysia ini bisa mencapai lebih dari 50 persen dari tarif aslinya. 

Poltak mengingatkan bahwa kompetisi dalam ekonomi bukan hal tabu, karena hal itu bisa mendorong harga menjadi lebih ekonomis. Namun, lanjut Poltak, kompetisi akan berbahaya jika pemainnya tinggal sedikit lantaran salah satu pemain pasti berusaha menjadi pemain tunggal dan menguasai pasar.

"Ujung-ujungnya hal itu bakal dilakukan dengan cara aksi bakar uang untuk menerapkan tarif sangat rendah demi menjatuhkan lawan," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com