Anggota DPR Ini Bantah Sri Mulyani soal Perang Dagang Hambat Ekonomi RI

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (11/6/2019) yang juga dihadiri Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, anggota DPR dari fraksi Partai Gerindra Bambang H menyampaikan ketidaksetujuannya terkait dampak perang dagang terhadap perekonomian Indonesia yang cenderung tertahan tahun ini.

Menurut dia, pandangan Sri Mulyani dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengenai dampak perang dagang terhadap ekonomi Indonesia tidak tepat.

"Kami tidak sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Menteri Keuangan ataupun Menteri Koordiator Perekonomian," ujar dia.

Baca juga: Ini Strategi Sri Mulyani Capai Target Pertumbuhan Ekonomi 5,3-5,6 Persen

Dia beralasan, akibat perang dagang, banyak industri manufaktur China yang merugi sehingga memengaruhi tingkat ekspor Negeri Tirai Bambu tersebut.

Dengan demikian, banyak pabrik-pabrik asal China yang kemudian dipindahkan ke beberapa negawa kawasan Asia Tenggara seperti Malaysia, Kamboja dan Vietnam.

"Ada banyak industri manufaktur dari China pada pindah ke Vietnam, pindah ke Kamboja, pindah ke Malaysia dan seharusnya Indonesia bisa mendapatkan satu kesempatan atau opportunity, seharusnya bisa dimanfaatkan betul oleh pemerintah atau NKRI," ujar Bambang.

Dia menyampaikan, pada kuartal I-2019 ini pertumbuhan industri Vietnam meningkat hingga 86 persen.

"Dan 50 persen di antaranya berasal dari China," ujar dia.

Baca juga: Imbas Perang Dagang, Pertumbuhan Ekonomi Asia Tenggara Diprediksi Melambat

Sehingga seharusnya, sebut Bambang, perang dagang yang lebih banyak mengorbankan China tersebut menjadi peluang bagus bagi Indonesia. Hal tersebut ditunjukkan dengan ekspor Indonesia ke China yang memiliki kecenderungan terus meningkat.

"Jadi berarti China yang dikorbankan AS masih mempunyai suatu pasar yang bagus untuk Indonesia. Apa yang dikatakan Menkeu tidak benar. Sama dengan pemhohongan masyarakat, hoaks. Dan kami mohon diluruskan," ujar dia.