Pemerintah Mulai Anggarkan Dana Pindah Ibukota di APBN 2021

JAKARTA, KOMPAS.com - Meski belum ada perkembangan signifikan terkait rencana pemindahan ibukota pemerintahan dari DKI Jakarta, pemerintah nampaknya kian mematangkan rencana tersebut.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemerintah tidak akan menggantungkan anggaran pemindahan serta pembangunan ibukota baru kepada APBN.

Walaupun demikian, dia menjelaskan, pemerintah bakal menganggarkan rencana pemindahan ibukota pada APBN 2021.

"Jadi kami sudah melihat bagaimana meminimumkan APBN. Jadi tidak ada hubungannya antara rencana pemindahan ibukota dengan masalah anggaran karena anggarannya baru signifikan di 2021," ujar dia ketika melakukan rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (17/6/2019).

Mantan Menteri Keuangan ini mengungkapkan pemerintah bakal mendorong pembiayaan alternatif untuk memindahkan ibu kota. Sehingga, tidak bergantung pada APBN. 

Bahkan, itu sudah ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan kajiannya sudah dilakukan sejak dua tahun lalu.

"Alternatif yang akan didorong itu akan melibatkan swasta, BUMN sebagai investor, kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha. Jadi empat kombinasi ini yang bisa," ujar dia.

Opsi pemindahan ibukota muncul lantaran beban baik ekonomi maupun kependudukan Pulau Jawa kian berat. Sehingga, perlu dilakukan diversifikasi agar perekonomian tidak hanya terpusat di Jawa.

"58 persen GDP indonesia dikontribusi dari Jawa dan 57 persen penduduk indonesia tinggal di pulau Jawa. 150 juta penduduk indonesia tinggal di Pulau Jawa padahal areanya lebih kecil daripada Kalimantan, Sulawesi dan Papua," jelas Bambang.