Kajian Pindah Ibu Kota Sudah 90 Persen Rampung

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengaku studi pemindahan ibu kota sudah lebih dari 90 persen.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyampaikan, pihaknya saat ini tengah menunggu keputusam Presiden Joko Widodo mengenai lokasi pasti dari ibu kota baru.

Setidaknya ada tiga daerah yang disebut menjadi kandidat ibu kota baru, yakni Bukit Soeharto, Bukit Nyuling, dan Kawasan Segitiga Palangkaraya yang ketiganya berada di Pulau Kalimantan.

"Sudah diatas 90 persen (perkembangan studi). Itu utamanya penentuan lokasi dan perencanaan besarnya dan juga bisnis model yang akan dikembangkan untuk ibu kota baru itu," ujar Bambang usai rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Selasa (18/6/2019).

Mantan Menter Keuangan ini mengatakan, pemerintah telah menganggarkan sebagian dana pemindahan ibukota dalam APBN 2020. Meski, dia belum memperinci besaran dari anggaran tersebut.

"Ya 2020 pasti ada kan kita sudah ada persiapan. Tapi maksud saya anggaran signifikan dalam ukuran (anggaran) dan kegiatannya yang masif baru 2021. Konstruksi benar-benar mulai dilakukan. Tahun 2020 kan baru perencanaan," ujar dia.

Beberapa hal yang bakal diperhitungkan terkait pemindahan ibukota dalam APBN 2020 di antaranya adalah anggaran persiapan terkait masterplan dan pengkajian. Pemerintah pun sejak awal berambisi tidak akan menggantungkan anggaran pemindahan ibukota kepada APBN.

Sebab, pemerintah mengklaim telah mempersiapkan beberapa skema pembiayaan alternatif seperti Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) baik dengan BUMN maupun swasta.

Adapun secara keseluruhan, Bappenas telah memperhitungkan besaran anggaran yang bakal diperlukan untuk proses pemindahan sekaligus pembangunan ibu kota baru mencapai Rp 446 triliun.

"Artinya anggarannya belum terlalu besar. Kita kan memang arahnya tidak akan mengandalkan APBN," ujar dia.