Pemerintah Ajak Swasta Bangun Ibu Kota Baru

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan menggandeng pihak swasta dalam pembangunan ibu kota baru. Hal itu dilakukan agar pembangunan ibu kota baru tak membebani APBN.

Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, salah satu pihak yang tertarik untuk bekerjasama membangun ibu kota baru, yakni Real Estate Indonesia (REI). 

“Paling enggak kita sudah komunikasi dengan REI, pada prinsipnya mereka siap masuk tanpa menggunakan Rp 1 APBN  pun yg dibutuhkan,” ujar Bambang di Jakarta, Rabu (10/7/2019).

Bambang menambahkan, rencana pembangunan ibu kota baru ini direspons positif oleh swasta. Buktinya, selain REI masih banyak lagi pihak swasta yang tertarik.

Baca juga: Jokowi Ingin Pemindahan Ibu Kota Tak Sekedar Wacana

“Intinya banyak pelaku usaha yang tertarik dan BUMN juga boleh ikut,” kata Bambang.

Nantinya, pembangunan ibu kota akan menggunakan skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Dengan pembiayaan KPBU atau Public Private Partnership (PPP). Dengan begitu, diharapkan tidak akan membebani APBN.

Saat ini, terdapat dua lokasi yang menjadi kandidat kuat ibukota baru, yaitu di kawasan Bukit Soeharto, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur serta Kabupaten Gunung Mas di Kalimantan Tengah.

Ditahap awal ibu kota baru akan menampung 1,5 juta penduduk. Perhitungan tersebut sudah termasuk perkiraan jumlah PNS pusat, pegawai legislatif, yudikatif, legislatif yang diperkirakan sebanyak 200.000 jiwa. Sementara untuk aparat Polri dan TNI sekitar 25.000 jiwa.

Setidaknya, untuk membangun ibukota baru yang rencananya akan seluas 40.000 hektar, pemerintah memerlukan dana hingga 33 miliar dollar AS atau Rp 446 triliun.