Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Indeks Demokrasi Papua Barat Buruk, Mengapa?

Kompas.com - 29/07/2019, 15:38 WIB
Mutia Fauzia,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, pada periode 2017-2018 jumlah probinsi yang memiliki kategori IDI baik meningkat dari 4 provinsi menjadi 5 provinsi.

Namun, terdapat satu provinsi yang masuk ke kategori buruk, yaitu Provinsi Papua Barat dengan indeks demokrasi sebesar 58,29 poin. Padahal tahun lalu, indeks demokrasi Papua Barat berada dalam kategori sedang, sebesar 62,76.

"Catatan Papua Barat, IDI masuk kategori buruk karena berada di bawah 60, pada di tahun 2017 masuk kategori sedang karena IDI level 62,76," ujar Kepala BPS Suhariyanto di Jakarta, Senin (29/7/2019).

Indeks Demokrasi Indonesia memiliki skala dari 0 sampai 100, dari 0 sampai 60 termasuk dalam kategori buruk, kemudian dari 60 sampai 80 masuk kategori sedang, dan di atas 80 masuk kategori baik.

Provinsi yang berbatasan langsung dengan Papua Barat, Papua justru mengalami perbaikan indeks demokrasi. Sebelumnya, indeks demokrasi Papua sebesar 61,34 sementara pada 2018 mencapai 62,20.

Baca: Membaik, Indeks Demokrasi Indonesia Masih di Kategori Sedang

BPS menjelaskan beberapa faktor yang menyebabkan indeks demokrasi Papua Barat merosot.

Dari 28 indikator yang telah ditentukan oleh BPS, setidaknya terdapat 8 indikator yang mengalami penurunan di Papua Barat.

Tiga indikator yang paling dominan adalah indikator ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat, ancaman atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat. Juga, terkait persentase jumlah Peraturan Daerah yang berasal dari hak inisiatidf DPRD.

"Jadi ada 8 indikator yang paling berpengaruh tapi 3 paling dominan itu," ujar dia.

Sistem Noken

Deputi I Bidkor Politik Dalam Negeri Mayjen TNI Wawan Kustiawan menambahkan, hal lain yang masih menghambat perbaikan indeks demokrasi di kawasan di wilayah Papua dan Papua Barat adalah penggunaan sistem noken yang sulit dihilangkan meski Indonesia menjalankan pemilu.

Maka dari itu, pemerintah kemudian mendorong untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk periode pemerintahan 2020-2024 mendatang agar tingkat demokrasi di ujung timur Indonesia semakin membaik.

"Sistem noken sulit untuk digantikan dengan sekarang, kebijakan kami, Papua menjadi prioritas dalam pelaksanaan kebijakan ke depan," katanya.

Sebagai informasi, Indeks Demokrasi Indonesia adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 aspek, yaitu aspek kebebasan sipil, aspek hak-hak politik, dan aspek lembaga demokrasi.

Adapun metodologi perhitungan IDI menggunakan 4 sumber data, yaitu review surat kabar lokal, review dokumen, focus group discussion, dan wawancara mendalam.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sudah Salurkan Rp 75 Triliun, BI: Orang Siap-siap Mudik, Sudah Bawa Uang Baru

Sudah Salurkan Rp 75 Triliun, BI: Orang Siap-siap Mudik, Sudah Bawa Uang Baru

Whats New
Harga Naik Selama Ramadhan 2024, Begini Cara Ritel Mendapat Keuntungan

Harga Naik Selama Ramadhan 2024, Begini Cara Ritel Mendapat Keuntungan

Whats New
Mentan Amran Serahkan Rp 54 Triliun untuk Pupuk Bersubsidi, Jadi Catatan Sejarah bagi Indonesia

Mentan Amran Serahkan Rp 54 Triliun untuk Pupuk Bersubsidi, Jadi Catatan Sejarah bagi Indonesia

Whats New
Kasus Korupsi PT Timah: Lahan Dikuasai BUMN, tapi Ditambang Swasta Secara Ilegal

Kasus Korupsi PT Timah: Lahan Dikuasai BUMN, tapi Ditambang Swasta Secara Ilegal

Whats New
4 Tips Mengelola THR agar Tak Numpang Lewat

4 Tips Mengelola THR agar Tak Numpang Lewat

Spend Smart
Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis, Stafsus Erick Thohir: Kasus yang Sudah Sangat Lama...

Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis, Stafsus Erick Thohir: Kasus yang Sudah Sangat Lama...

Whats New
Menkeu: Per 15 Maret, Kinerja Kepabeanan dan Cukai Capai Rp 56,5 Triliun

Menkeu: Per 15 Maret, Kinerja Kepabeanan dan Cukai Capai Rp 56,5 Triliun

Whats New
Siap-siap, IFSH Tebar Dividen Tunai Rp 63,378 Miliar

Siap-siap, IFSH Tebar Dividen Tunai Rp 63,378 Miliar

Whats New
Harga Tiket Kereta Bandara dari Manggarai dan BNI City 2024

Harga Tiket Kereta Bandara dari Manggarai dan BNI City 2024

Spend Smart
Penukaran Uang, BI Pastikan Masyarakat Terima Uang Baru dan Layak Edar

Penukaran Uang, BI Pastikan Masyarakat Terima Uang Baru dan Layak Edar

Whats New
Cara Cek Tarif Tol secara Online Lewat Google Maps

Cara Cek Tarif Tol secara Online Lewat Google Maps

Work Smart
PT SMI Sebut Ada 6 Investor Akan Masuk ke IKN, Bakal Bangun Perumahan

PT SMI Sebut Ada 6 Investor Akan Masuk ke IKN, Bakal Bangun Perumahan

Whats New
Long Weekend, KAI Tambah 49 Perjalanan Kereta Api pada 28-31 Maret

Long Weekend, KAI Tambah 49 Perjalanan Kereta Api pada 28-31 Maret

Whats New
Ini Sejumlah Faktor di Indonesia yang Mendorong CCS Jadi Peluang Bisnis Baru Masa Depan

Ini Sejumlah Faktor di Indonesia yang Mendorong CCS Jadi Peluang Bisnis Baru Masa Depan

Whats New
ITMG Bakal Tebar Dividen Rp 5,1 Triliun dari Laba Bersih 2023

ITMG Bakal Tebar Dividen Rp 5,1 Triliun dari Laba Bersih 2023

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com