Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sri Mulyani Sebut Kontribusi Swasta untuk Dana Riset Hanya 10 Persen

Kompas.com - 31/07/2019, 14:44 WIB
Fika Nurul Ulya,
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati menyebut kontribusi pihak swasta untuk mendanai penelitian dan riset masih kecil, yakni hanya berkisar 10 persen.

Menurutnya, pendanaan untuk penelitian dan pengembangan riset didominasi oleh pemerintah.

"Kontribusi terhadap penelitian didominasi oleh pemerintah. 66 persen total belanja penelitian dari pemerintah, swasta hanya 10 persen. Ini saja sudah menunjukkan adanya kurangnya partisipasi swasta," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani di Jakarta, Rabu (31/7/2019).

Baca juga: Tokopedia dan UI Luncurkan Pusat Riset AI Pertama di Indonesia

Sri Mulyani atau yang kerap disapa Ani ini mengatakan, penyebab swasta enggan mendanai penelitian dan pengembangan riset karena tidak ada insentif. Pun proses pendanaannya terlalu rumit dan berbelit-belit.

"Saya mendengar pihak swasta bilang, 'Prosesnya rese dan terlalu banyak rambu-rambunya', 'Enggak ada insentifnya, Bu'. Makanya ini sejak 10 tahun yang lalu tidak menunjukkan dampak signifikan," ungkap Ani.

Adapun saat ini, kata Ani, pemerintah telah menggelontorkan dana pendidikan mencapai Rp 492,5 triliun pada tahun 2019. Dari jumlah tersebut, Rp 35,7 triliun dialokasikan untuk penelitian dan pengembangan riset. Angka itu lebih besar dibanding tahun 2017 yang hanya berkisar Rp 24,9 triliun.

Baca juga: Indef Sarankan Dana Riset Dikelola BPPT atau LIPI

"Kok kecil? Karena dana research yang Rp 35,7 triliun itu dibagikan ke 45 kementrian dan lembaga (K/L) jadi mencar-mencar. Makanya enggak terasa," ungkapnya.

Sementara dari sisi penggunaannya, hanya 43, 7 persen dari Rp 35,7 triliun yang digunakan untuk penelitian. Sisanya dipergunakan untuk belanja operasional, jasa iptek, dan untuk belanja modal karena infrastruktur riset di Indonesia belum cukup memadai.

Untuk mengoptimalkan penggunaan dana riset dan mendorong lebih banyak peran swasta, Ani mendorong dan menyiapkan berbagai insentif, seperti diskon pajak. Pun meminta pakar peneliti berbagi infrastruktur penelitian bila memang hal tersebut bisa dibagi.

Baca juga: Menilik Besarnya Anggaran Riset Malaysia...

"Apakah ada infrastruktur penelitian yang bisa dishare sehingga tidak memakan anggaran penelitian terlalu banyak? Itu bisa dishare kalau ada. Selain itu sekarang berdasarkan PP 45 2019, kamu boleh double deduction bahkan bahkan bisa triple deduction untuk masalah riset Inovasi dan bahkan kita memberikan insentif untuk pelatihan vokasi," tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com