Jadi Spekulan Tanah di Lokasi Calon Ibu Kota Baru Pasti Rugi, Kenapa?

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) sekaligus Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro meminta masyarakat tidak menjadi spekulan tanah di Kalimantan seiring rencana kepindahan Ibu Kota.

Sebab, kata mantan Menteri Keuangan tersebut, spekulan tanah di Kalimantan sudah pasti merugi bila nekat memainkan harga tanah dibeberapa lokasi yang disebut akan jadi Ibu Kota baru.

"Tolong jangan main spekulasi karena pasti ruginya sudah ketahuan," ujarnya saat bicara di acara Youth Talk: Yuk Pindah Ibu Kota di Kantor Bappenas, Jakarta, Selasa (20/8/2019).

Baca : Jokowi: Ibu Kota Baru Dirancang Bukan Hanya sebagai Simbol Identitas

Sebab kata Bambang, lahan untuk Ibu Kota baru merupakan lahan luas yang sudah dimiliki oleh negara. Jadi pemerintah tidak lagi perlu membeli tanah tersebut.

"Jadi kalau di sini ada yang bakatnya di properti, jual beli tanah, jangan deh jadi spekulator untuk ibu kota baru.  Karena lahan yang kami pakai adalah lahan yang dikuasai negara, bukan lahan punya orang kami beli," kata dia.

Pemerintah ucapnya sudah sedari awal memiliki syarat untuk lokasi Ibu Kota baru. Syarat lokasi Ibu Kota baru tersebut yakni harus memiliki lahan yang luas dan lahan itu dikuasai negara.

Luasan lahan itu dinilai sangat penting sehingga Ibu Kota baru nantinya punya ruang wilayah yang tidak pas-pasan.

"Kalau pas-pasan nanti kotanya cepat padat, crowded," tuturnya.

Kurangi Porsi APBN

Presiden Joko Widodo mengatakan, pendanaan bagi pemindahan ibu kota akan sekecil mungkin menggunakan APBN. Hal tersebut dikatakan Jokowi saat membacakan nota keuangan di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Jumat (16/8/2019).

“Kita dorong partisipasi swasta, BUMN, maupun skema Kerja sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU),” ujar Jokowi.

Jokowi menjelaskan, ibu kota baru dirancang bukan hanya sebagai simbol identitas, tetapi representasi kemajuan bangsa, dengan mengusung konsep modern, smart, and green city, memakai energi baru dan terbarukan, tidak bergantung kepada energi fosil.

Jokowi mengatakan, selama ini denyut kegiatan ekonomi secara umum masih terpusat di Jakarta dan Pulau Jawa. Sehingga Pulau Jawa menjadi sangat padat dan menciptakan ketimpangan dengan pulau-pulau di luar Jawa.

“Apabila kita membiarkan hal ini berlanjut tanpa ada upaya yang serius, maka ketimpangan akan semakin parah,” kata Jokowi.