Hujan Kritik Sambut Usulan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

JAKARTA, KOMPAS.com - Usulan pemerintah menaikan iuran BPJS Kesehatan disambut hujan kritik oleh sejumlah anggota DPR RI.

Dalam rapat kerja gabungan Komisi XI dan IX DPR dengan pemerintah dan BPJS Kesehatan, sejumlah anggota DPR justru menolak usulan itu.

"Saya enggak setuju kalau iuran masyarakat dinaikan, enggak setuju. Kecuali iuran dari pemerintah dari APBN yang dinaikan," ujar Anggota Komisi XI Refrizal, Senin (2/9/2019).

Menurutnya, kenaikan iuran BPJS Kesehatan justru akan menggencet masyarakat yang saat ini ada dalam ekonomi yang sulit.

Anggota Komisi XI lainnya, Elviana dari Fraksi PPP juga menolak usulan kenaikan iuran BPJS Kesehatan dari pemerintah. Ia heran pemerintah justru dengan mudah mau menambah beban rakyat.

Padahal kata dia, pemerintah punya cukup anggaran. Hal itu mengacu kepada semangat pemerintah memindahkan ibu kota ke Kalimatan.

Seperti diketahui anggaran pemindahan ibu kota ke Kalimantan diperkirakan sekitar Rp 400 triliun. Sementara itu defisit BPJS Kesehatan diperkirakan mencapai Rp 32,8 triliun pada 2019.

"Memindahkan ibu kota saja mampu kok," kata dia.

Sementara itu Anggota Komisi XI dari fraksi Nasdem Ahmad Hatari meminta jaminan kepada pemerintah dan BPJS Kesehatan.

Bila negara menambal defisit anggaran Rp 32,8 triliun, maka pihak-pihak tersebut harus menjamin BPJS Kesehatan tidak lagi defisit.