Pengamat Soal Iuran BPJS Naik: Saya Tidak Bisa Menangkap Logikanya di mana

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah sudah bulat menaikkan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan sebesar 100 persen untuk menutup defisit JKN. Kenaikan ini akan dilakukan mulai 1 Januari 2020.

Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohamad Faisal mengatakan, kenaikan iuran BPJS Kesehatan masih bisa ditolerir. Namun, dia mengaku tidak mengerti logikanya jika pelayanan kesehatan masyarakat tersebut dinaikkan 100 persen.

Pasalnya, bagaimanapun pelayanan kesehatan merupakan pelayanan mendasar yang sebisa mungkin diberikan dengan harga murah dan terjangkau.

"Saya pikir naik itu masih bisa ditolerir tapi kalau 100 persen itu luar biasa sekali. Saya tidak bisa menangkap logikanya itu kalau dinaikkan 100 persen," kata Mohamad Faisal di Jakarta, Rabu (4/9/2019).

Faisal mengatakan, seharusnya sebelum menaikkan iuran, pemerintah perlu mengefisiensikan anggaran dengan premi yang ada terlebih dahulu.

"Saya pikir kalau permasalahan dari defisit anggaran, harus dilihat dari sisi efisiensinya dahulu dengan sistem premi yang sekarang. Jadi artinya harus betul-betul diarahkan dana yang ada itu untuk servicenya lebih banyak," ucap dia.

Kemudian hal lain yang bisa ditempuh adalah dengan memilih target dari pengguna BPJS Kesehatan, yang secara prioritas bisa dinaikkan terlebih dahulu dilihat dari daya belinya.

"Jadi diefisienkan dulu dengan premi yang ada bagaimana caranya ini masalah kekurangan uangnya bisa diatasi. baru kemudian menaikkan premi. Jangan sedikit-sedikit menaikkan premi," pungkasnya.