[POPULER MONEY] Luhut dan Susi Berpamitan | Pelamar CPNS Boleh Berusia 40 tahun

JAKARTA, KOMPAS.com - Menjelang hari-hari terakhir masa kerja kabinet pemerintahan Jokowi-JK, sejumlah menteri berpamitan dengan DPR yang selama ini menjadi mitra kerja pemerintah.

Kemarin, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berpamitan ke DPR. Berita tersebut menjadi yang terpopuler sepanjang hari kemarin, Selasa (10/9/2019).

Berita lainnya yang juga terpopuler adalah keinginan Menkeu Sri Mulyani yang meminta rekam medis penduduk RI diidentifikasi. Berikut daftar berita terpopuler:

1. Saat Luhut dan Susi Pamit...

Masa pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla hanya tinggal hitungan minggu. Pergantian pemerintahan akan dimulai pada 20 Oktober 2019. Hal ini juga akan berimbas kepada kabinet. Dipastikan, tidak semua menteri di Kabinet Kerja dipertahankan.

Itu artinya harus ada yang pergi. Nampaknya hal ini disadari betul oleh sejumlah menteri. Bahkan dalam rapat kerja di DPR, beberapa menteri sudah menyatakan pamit.

Senin (9/9/2019), dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menyatakan pamit kepada DPR. "Ini pertemuan terakhir kita. Bapak ibu menjadi mitra kerja kami, saya minta maaf," ujarnya.

Pada hari yang sama, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti juga pamitan. Sejumlah media turut menulis tentang momen perpisahan Susi saat rapat kerja dengan Komisi IV DPR. Selengkapnya silakan baca di sini.

2. Diajak Perang Gubernur Maluku, Ini Jawaban Menteri Susi

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti menjawab tantangan perang yang dilayangkan Gubernur Maluku Murad Ismail karena kebijakannya dianggap merugikan masyarakat Maluku.

"Masa gubernur mau perang sama menteri? Ya kan sama-sama pemerintah," kata Menteri KKP Susi Pudjiastuti di Jakarta, Senin (9/9/2019).

Menurut Susi, tantangan perang yang diajukan Murad disinyalir karena Gubernur Maluku itu mendapat informasi yang tidak benar.

Informasi tersebut meliputi moratorium kapal eks-asing, penjegalan anggaran, hingga banyaknya ikan Maluku yang berakhir di bawa ke Pulau Jawa.

"Sebetulnya itu karena Gubernur mendapatkan info masukan yang tidak betul, jadi mislead. Saya yakin Pak Gubernur mendapat info yang salah," ucap Susi.

Misalnya soal moratorium kapal eks-asing, Susi bilang, istilah moratorium sudah tidak lagi digunakan. Istilah tersebut diganti menjadi negative list investor. Susi menerangkan, kapal-kapal asing yang berada di daftar tersebut tidak boleh memasuki perairan Indonesia. Selengkapnya silakan baca di sini.

3. Ketika Menteri Susi Minta Maaf dan Akui Dirinya Sedikit Tengil...

Menteri Kelautan dan Perikanan ( KKP) Susi Pudjiastuti menyampaikan permohonan maaf kepada awak media seusai melangsungkan konferensi pers di Gedung Mina Bahari IV KKP, Jakarta, Senin (9/9/2019).

Dia mengatakan, dirinya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari salah dan khilaf kepada awak media selama 4,5 tahun menjabat menjadi Menteri KKP.