Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BI Ingin Indonesia Belajar dari China dan India Soal Pengelolaan Data

Kompas.com - 23/09/2019, 14:08 WIB
Mutia Fauzia,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Saat ini, data menjadi sumber kekayaan yang harus dijaga baik-baik. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya bahkan sempat mengatakan, data merupakan kekayaan yang saat ini nilainya melampaui harga mintaj dunia.

Namun sayangnya, Indonesia masih belum memiliki pola yang pas dalam pengelolaan data.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan, Indonesia masih perlu belajar dari negara lain terkait pengelolaan data. Beberapa negara yang telah memiliki pengelolaan data yang baik adalah China dan India.

Di dua negara tersebut pelimpahan tugas pengelolaan data diberikan kepada stakeholder yang jelas, baik pemerintah maupun swasta.

Baca juga : Suka Bertransaksi Lewat Aplikasi Digital? Ini Tips Agar Data Pribadi Aman

"Saya mencari ke seluruh dunia, data di satu sisi diserahkan ke swasta, kepemilikan dan penggunaannya. Tapi ada sebagain data dibangun untuk publik untuk pemerintah pusat seperti India dan China," jelasnya dalam Fintech Summit and Expo 2019 di Jakarta, Senin (23/9/2019).

Sementara itu Perry menjelaskan, saat ini salah satu negara yang pengelolaan datanya paling pas untuk diadopsi oleh Indonesia adalah India.

Saat ini, pengelolaan data di Indonesia masih belum terintegrasi. Pengelolaan data masih terpusat di masing-masing institusi.

Padahal, dengan peningkatakan kualitas pengelolaan dan pemanfaaran data yang baik, dunia usaha pun bisa lebih inovatif. Namun perlu digarisbawahi, penggunaan dan pemanfaatan data harus atas izin dari pemilik data yang bersangkutan.

"Saat membangun data harus ada persetujuan dari konsumen dan digunakan oleh industri, tapi juga bisa data dihasilkan oleh swasta untuk inovasi," kata dia.

Di sisi lain Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan pentingnya regulasi yang ketat dalam pengelolaan data.

"Tadinya hanya BPS yang memiliki izin untuk mengumpulkan data, tapi dengan adanya teknologi digital, setiap menit, data bisa terkumpul tanpa ada kesadaran dari orang yang memiliki data," ujar Sri Mulyani.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com