Adaptasi dengan Perubahan, BUMN Tak Boleh Hanya Kejar Untung

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dinilai perlu memperkuat budaya ramah (hospitable culture) dalam menjalankan bisnisnya. Ini khususnya bagi BUMN yang bergerak di sektor pelayanan publik.

Hospitable culture yang dimaksud yakni kemampuan memberikan pelayanan dan ikatan yang optimal kepada setiap pemangku kepentingan sebagai orientasi hospitaliti yang strategis.

Hal tersebut diungkapkan Staf Khusus II Menteri BUMN Bambang Eka Cahyana dalam disertasi promosi doktornya di bidang Ilmu Administrasi Bisnis di Universitas Brawijaya.

Menurut Bambang Eka, selain mengejar keuntungan, penting bagi BUMN untuk bisa menetapkan tujuan lain yang mencakup kepentingan aspek ekonomi, sosial, politik negara dan lingkungan, yang melibatkan juga partisipasi masyarakat.

Baca juga: Pesan Menteri Rini untuk Para Pimpinan BUMN

Ini sebagai wujud pelayanan maksimal perusahaan kepada masyarakat.

"Hospitable culture penting bagi BUMN karena ini merupakan suatu kapabilitas yang harus dimiliki BUMN di tengah perubahan lanskap bisnis yang terjadi. Tanpa hospitable culture, BUMN akan mengalami kesulitan jangka panjang dalam menjalankan bisnis dan sulit dalam mempertahankan reputasi korporasi," kata Bambang Eka dalam pernyataannya, Kamis (3/10/2019).

Dalam disertasinya, Bambang menyebut saat ini banyak BUMN yang hospitalitinya masih bisa lebih ditingkatkan. Menurit dia, perlu transformasi organisasi bagi sebuah perusahaan untuk mencapai hospitable culture yang optimal.

Ia menguraikan, dalam transformasi terdapat dua faktor penting bagi BUMN. Pertama, aspek kepemimpinan stratejik yang harus mengadopsi prinsip ambidextrous leadership yang mampu menyeimbangkan orientasi jangka pendek dengan orientasi jangka panjang.

Baca juga: DPR Minta Dividen BUMN Naik Menjadi Rp 49 Triliun di 2020

Kedua, tata kelola organisasi yang membuka ruang bagi partisipasi publik dalam penetapan kebijakan strategis.

"BUMN juga harus mampu benar-benar menunjukkan bahwa perannya sudah mencerminkan prinsip transparansi dan akuntabel. Serta membuka partisipasi publik dalam tata kelola perusahaan, harus di buka ruang kepada publik," ujar Bambang Eka.

"Sehingga dapat dengan cepat mendorong transformasi organisasi di aspek kepemimpinan stratejik, tata kelola korporasi, perbaikan budaya korporasi, infrastuktur bisnis dan keselarasan korporasi," imbuhnya.