Perang Dagang, Bank Dunia Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Asia Makin Sulit

JAKARTA, KOMPAS.com - World Bank kembali memprediksi pertumbuhan ekonomi yang melambat di negara-negara Asia Timur dan Pasifik, termasuk Indonesia.

Dalam laporan perkembangan ekonomi edisi Oktober 2019 berjudul Weathering Growing Risk, ekonomi Asia Timur dan Pasifik hanya mampu tumbuh 5,8 persen pada 2019, melambat dari 6,3 persen pada tahun 2018.

Pertumbuhan ekonomi juga terus tertekan di tahun 2020 hingga 2021. World Bank memperkirakan, pertumbuhan ekonomu Asia Timur dan Pasifik menjadi 5,7 persen di tahun 2020 dan 5,6 persen di tahun 2021.

Ekonom Utama Bank Dunia untuk Asia Timur dan Pasifik, Andrew Mason mengatakan, pertumbuhan yang melambat itu disebabkan oleh ketidakpastian global, termasuk perang dagang AS-China yang belum membaik.

Baca juga : Melambat, ADB Prediksi Pertumbuhan Ekonomi RI 5,1 Persen Tahun Ini

Perang dagang ini memicu penurunan investasi dan ekspor di negara-negara dunia. Pun menguji ketahanan ekonomi di kawasan Asia Timur dan Pasifik.

"Ketegangan perdagangan yang berkepanjangan antara AS-China akan terus menekan pertumbuhan investasi. Apalagi perlambatan di China lebih cepat dari yang kami perkirakan. Belum lagi brexit dan ketegangan AS-Eropa bisa melemahkan permintaan eksternal untuk ekspor," kata Andrew Mason dalam konferensi video di Jakarta, Kamis (10/10/2019).

Negara Berkembang

Negara berkembang juga bakal sulit untuk menyamai Tiongkok ketika perusahaan berpindah untuk menghindari tarif yang dilayangkan Presiden AS Donald Trump. Pasalnya, infrastruktur di kebanyakan kawasan negara berkembang belum cukup memadai.

"Ketika banyak perusahaan mencari cara untuk menghindari tarif, akan sulit bagi negara-negara berkembang di Asia Timur dan Pasifik untuk menggantikan Tiongkok karena infrastruktur yang tidak memadai dan skala produksi yang kecil dalam jangka pendek," ucap dia.

Ketika pertumbuhan melambat seperti itu, kata Andrew, bukan tidak mungkin kemiskinan bakal meningkat. Pihaknya memperkirakan, hampir seperempat penduduk di negara berkembang hidup di bawah garis kemiskinan.

"Perkiraan itu hampir 7 juta orang lebih banyak dari yang kami proyeksikan pada bulan April, ketika pertumbuhan kawasan terlihat lebih kuat pada saat itu," imbuh Andrew.

Tidak hanya itu, tingkat utang yang tinggi di negara kawasan juga membatasi kemampuan mereka menggunakan kebijakan fiskal dan moneter untuk mengurangi dampak perlambatan.

Reformasi Kebijakan

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di atas, World Bank menyarankan negara-negara untuk menggunakan kebijakan fiskal/moneter sekaligus menjaga kesinambungan fiskal dan utang.

"Negara juga perlu melakukan reformasi untuk meningkatkan produktifitas. Reformasi itu termasuk reformasi peraturan yang meningkatkan iklim perdagangan dan investasi," pungkasnya.