Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Isu Banjir Tekstil Impor, Sri Mulyani Cabut Izin 5 Importir dan 1 PLB

Kompas.com - 14/10/2019, 19:17 WIB
Yoga Sukmana,
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai mencabut surat izin impor para importir nakal yang bergerak di bidang tekstil dan produk tekstil (TPT).

Hal ini dilakukan di tengah isu banjir tekstil impor dan produk tekstil di Indonesia dan tudingan yang mengarah ke gudang-gudang penyimpanan barang Pusat Logistik Berikat (PLB).

"Kalau pelanggaran berat, kami cabut izinnya," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (14/10/2019).

Pada hari ini, Sri Mulyani mencabut izin 5 importir karena melanggar ketentuan bea cukai. Kelima importir ini merupakan importir yang berasal dari PLB khusus TPT di Jawa Barat.

Selain itu, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu juga mencabut surat izin 1 PLB TPT, yakni PT Indo Cafco yang berada di Purwakarta, Jawa Barat.

Baca juga: Jokowi Dibisiki Banjir Impor Tekstil, Sri Mulyani Datangi Pusat Logistik Berikat

Perempuan yang kerap disapa Ani itu tidak menjelaskan rinci kesalahan para importir dan PLB itu. Namun, ia menuturkan, Kemenkeu memiliki kriteria menjatuhkan sanksi.

Untuk ketentuan bea cukai, importir atau PLB dinilai melanggar ketentuan tersebut bila tidak ada kegiatan selama 6 bulan (diblokir), tidak ada kegiatan selama 12 bulan (dicabut izinnya).

Pelanggaran lainnya yakni tidak melakukan pembongkaran, IT inventori dan CCTV serta eksistensi tidak ada atau meragukan.

Dua pekan lalu, Sri Mulyani membantah banjir TPT atau serat dan kain impor lewat Pusat Logistik Berikat (PLB) pada Jumat (3/10/2019).

Saat itu ia bilang impor TPT yang melalui PLB selalu dimonitor secara ketat dan teliti.

Baca juga: Ini Bantahan Sri Mulyani Soal Kabar Membanjirnya Tekstil Impor

Bahkan, truk yang digunakan untuk membawa barang impor dari pelabuhan ke PLB dilengkapi GPS sehingga posisi keberadaan barang bisa dipantau.

"Sebetulnya kalau impor lewat PLB monitoring dan prosesnya jauh lebih teliti. Kalau penyelundup teoritis justru enggak lewat PLB," kata dia.

Dugaan Sri Mulyani didasarkan data mengenai impor TPT nasional yang tidak mengalami kenaikan signifikan yaitu 4,7 miliar dollar AS pada 2017, 4,9 miliar dollar AS pada 2018 dan 3,7 miliar dollar AS pada 2019.

Sementara itu, importasi TPT yang melalui PLB hanya 4,1 persen dari total impor TPT nasional.

Sebelumnya, ungkap Sri Mulyani, Presiden Joko Widodo diberikan informasi oleh industri tekstil terkait adanya banjir tektil impor ke Indonesia yang diduga lewat PLB.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Proyek Perluasan Stasiun Tanah Abang Mulai Dibangun Mei 2024

Proyek Perluasan Stasiun Tanah Abang Mulai Dibangun Mei 2024

Whats New
Freeport Setor Rp 3,35 Triliun ke Pemda di Papua, Indef Sarankan Ini

Freeport Setor Rp 3,35 Triliun ke Pemda di Papua, Indef Sarankan Ini

Whats New
Obligasi atau Emas, Pilih Mana?

Obligasi atau Emas, Pilih Mana?

Work Smart
Tiru India dan Thailand, Pemerintah Bakal Beri Insentif ke Apple jika Bangun Pabrik di RI

Tiru India dan Thailand, Pemerintah Bakal Beri Insentif ke Apple jika Bangun Pabrik di RI

Whats New
KB Bank Sukses Pertahankan Peringkat Nasional dari Fitch Ratings di Level AAA dengan Outlook Stabil

KB Bank Sukses Pertahankan Peringkat Nasional dari Fitch Ratings di Level AAA dengan Outlook Stabil

BrandzView
Harga Acuan Penjualan Gula Naik Jadi Rp 17.500 Per Kilogram

Harga Acuan Penjualan Gula Naik Jadi Rp 17.500 Per Kilogram

Whats New
Pertama di Asia, Hong Kong Setujui ETF Bitcoin

Pertama di Asia, Hong Kong Setujui ETF Bitcoin

Whats New
Sebanyak 109.105 Kendaraan Melintasi Tol Solo-Yogyakarta Saat Mudik Lebaran 2024

Sebanyak 109.105 Kendaraan Melintasi Tol Solo-Yogyakarta Saat Mudik Lebaran 2024

Whats New
HUT Ke-63, Bank DKI Sebut Bakal Terus Dukung Pembangunan Jakarta

HUT Ke-63, Bank DKI Sebut Bakal Terus Dukung Pembangunan Jakarta

Whats New
Daftar 17 Entitas Investasi Ilegal Baru yang Diblokir Satgas Pasti

Daftar 17 Entitas Investasi Ilegal Baru yang Diblokir Satgas Pasti

Whats New
BI Banten Distribusikan Uang Layak Edar Rp 3,88 Triliun Selama Ramadhan 2024, Pecahan Rp 2.000 Paling Diminati

BI Banten Distribusikan Uang Layak Edar Rp 3,88 Triliun Selama Ramadhan 2024, Pecahan Rp 2.000 Paling Diminati

Whats New
Satgas Pasti Blokir 537 Pinjol Ilegal dan 48 Penawaran Pinpri

Satgas Pasti Blokir 537 Pinjol Ilegal dan 48 Penawaran Pinpri

Whats New
Luhut: Apple Tertarik Investasi Kembangkan AI di IKN, Bali, dan Solo

Luhut: Apple Tertarik Investasi Kembangkan AI di IKN, Bali, dan Solo

Whats New
Dollar AS Melemah, Kurs Rupiah Masih Bertengger di Rp 16.100

Dollar AS Melemah, Kurs Rupiah Masih Bertengger di Rp 16.100

Whats New
Hilirisasi Nikel, Bagaimana Dampaknya bagi Pertumbuhan Ekonomi?

Hilirisasi Nikel, Bagaimana Dampaknya bagi Pertumbuhan Ekonomi?

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com