Sofyan Djalil Jadi Menteri ATR BPN, Ini Profilnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Nama Sofyan Djalil kembali ditunjuk oleh Presiden RI Joko Widodo untuk mengisi Menteri Administrasi Tata Ruang/ Badan pertanahan Nasional (ATR BPN) di Kabinet Indonesia Maju.

Penunjukan itu memastikan dirinya menjabat jadi menteri dua kali berturut-turut di dua periode kepemimpinan Joko Widodo.

"Menteri Agraria dan Tata Ruang, Bapak Sofyan djalil. Sertifikasi tanah dan retribusi lahan berada di wilayah Sofyan Djalil," ucap Joko Widodo saat mengumumkan jajaran menteri untuk Kabinet Indonesia Maju di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/10/2019).

Pria kelahiran Aceh Timur, 23 September 1953 itu punya banyak pengalaman sebagai menteri. Di era Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2004-2007, dia menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika.

Di era SBY pula, Sofyan pernah menjabat sebagai Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Indonesia (BUMN) yang saat ini dipegang oleh Erick Thohir.

Dikutip dari situs Kementerian ATR, sebagai Menteri BUMN, Sofyan melakukan reformasi BUMN dengan mempercepat proses restrukturisasi dan privatisasi juga secara agresif merekrut eksekutif professional dari berbagai latar belakang untuk menjadi pemimpin BUMN.

Pada periode kedua SBY, Sofyan juga pernah menjabat sebagai Ketua Tim Kajian Strategis (Telstra) Kantor Wakil Presiden Budiono.

Ia membantu Wapres dalam kajian, perumusan dan evaluasi berbagai kebijakan strategis, antara lain, pembangunan Infrastruktur, pendidikan dan reformasi birokrasi.

Sementara di era Joko Widodo tahun 2014, dia ditunjuk menjadi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Namun tahun 2015, Presiden Jokowi melakukan resuffle sehingga dia dipindahkan menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia atau Kepala Bapennas hingga 2016.

Setelah itu, dia menduduki posisi menteri ATR hingga periode Kabinet Kerja Jilid 1 berakhir.

Di Kabinet Kerja Jilid 2, Kabinet Indonesia Maju dia terpilih kembali menjadi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Adapun selama satu periode absen dari tugas pemerintahan, ia menjabat sebagai komisaris utama beberapa perusahaan, yaitu PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF), PT Trimegah Securities, PT Pasifik Satelit Nusantara, PT Pembangunan Pelabuhan Indonesia, dan PT Multi Adiprakarsa Manunggal (Kartuku), PT Berau Coal dan PT Berau Coal Energy Tbk, serta PT Socfin Indonesia.

Ia juga menjadi penasihat di berbagai perusahaan lokal dan multinasional.