Ekonom: Menko Pilihan Jokowi Beri Harapan Perbaikan ke Pelaku Pasar

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Joko Widodo kemarin, Rabu (23/10/2019) akan mengumumkan susunan kabinet baru, yang akan membantu dalam menjalankan pemerintahan untuk periode 2019 – 2024, yang sekaligus akan dilantik pada hari yang sama.

Beberapa menteri lama masih dipertahankan, meski mayoritas adalah nama-nama baru baik dari kalangan professional maupun partai politik (parpol).

Menurut Kepala Riset Bahana Sekuritas Lucky Ariesandi, dengan melihat menteri koordinator yang telah ditunjuk oleh presiden, ada harapan perbaikan koordinasi antara kementrian yang kelihatannya lebih kuat.

"Sebenarnya pasar tidak sekadar melihat sosok yang dipilih, tetapi lebih menantikan kebijakan yang akan diambil dalam waktu dekat di mana kesinambungan kebijakan dengan kebijakan pendahulu akan berdampak positif pada pasar," ujar Lucky seperti dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (24/10/2019).

Baca juga : Wewenang Makin Luas, Luhut Sebut Posisi Menko Punya Hak Veto

Perubahan nomenklatur yang tidak signifikan memberi ruang bagi para menteri untuk bisa segera menjalankan tugas meski beberapa kementerian dipimpin oleh sosok baru.

Porsi mayoritas yang dipegang oleh profesional akan semakin memudahkan gerak pemerintah dalam mengambil keputusan, sedangkan sekitar 45 persen yang dipimpin oleh partai politik, akan berdampak positif bagi pengambilan keputusan yang menyangkut perundang-undangan.

Presiden Jokowi telah memilih Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, dari yang sebelumnya dipimpin oleh Wiranto.

Airlangga Hartarto terpilih menjadi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, menggantikan Darmin Nasution. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dipimpin oleh Muhadjir Effendy. Luhut Binsar Pandjaitan tetap memimpin Menteri Koordinator Bidang Maritim, ditambah lagi dengan penugasan baru untuk mendorong masuknya investasi.