Banyak Masalah, BPK Perketat Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan melakukan pemeriksaan lebih ketat pada laporan keuangan pemerintah. Pemeriksaan tersebut akan sesuai dengan standar pemeriksaan yang dimiliki BPK.

Seperti dikutip dari Kontan.co.id, Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan, hal itu dilakukan mengingat perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2018 menyisakan masalah yang banyak.

"Laporan keuangan pemerintah saat ini tidak didasarkan revaluasi aset. Jika dipaksakan menggunakan revaluasi aset, opini tidak seperti sekarang. Opininya mungkin adverse," ujar Agung, Kamis (24/10).

Baca juga: Tugas Berat Menanti Anggota Baru BPK, dari Citra Hingga Potensi Konflik Kepentingan

Menurut Agung, dalam hasil pemeriksaannya, BPK menolak revaluasi aset yang dilakukan oleh pemerintah. Dia mengatakan, dasar penolakan tersebut adalah ditemukannya masalah dalam aspek keberadaan, kepemilikan dan peruntukan.

"Itu masalah cukup berat, dengan demikian kami merekomendasikan untuk tidak menggunakan hasil evaluasi aset tersebut dalam laporan keuangan yang dibuat pemerintah," jelas Agung.

Selain meminta pemerintah untuk merapikan tata kelola aset, Agung juga berharap pemerintah patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasalnya, pada tahun 2018 tidak ada APBNP yang dilakukan, padahal menurutnya, bila ada perubahan terhadap asumsi harus dilajukan APBNP.

"Pemerintah pada saat itu memiliki komitmen melalui menteri keuangan akan melakukan perubahan, dan akan kami lihat dan kami awasi. Kami juga akan membuat laporan yang memberikan informasi yang memadai dan dibutuhkan sesuai dengan dengan kebutuhan saat ini," tambah Agung. (Lidya Yuniartha)

Baca juga: DPR Pilih Mayoritas Orang Parpol Jadi Anggota BPK 2019-2024, Apa Konsekuensinya?

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul: BPK janji akan semakin ketat dalam memeriksa laporan keuangan pemerintah