BPJT: Tantangan Pembangunan Tol ke Depan Masih Soal Tanah dan Dana

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR Danang Parikesit mengungkapkan tantangan pembangunan proyek jalan tol ke depan masih sama, yakni soal pembebasan lahan dan pendanaan.

"Kalau saya lihat bahwa jalan tol ke depan tantangannya adalah masalah pembebasan tanah dan pendanaan," kata Danang Parakesit di Menara Kadin Jakarta, Selasa (29/10/2019).

Menurutnya, tantangan itu masih jadi isu utama saat proyek pembangunan jalan tol tengah berlangsung. Bahkan bukan tidak mungkin, tantangan ini bisa membuat proyek pembangunan mangkrak dan tak simultan.

Untuk itu, pemerintah berencana akan banyak melibatkan swasta dalam pembangunan 2.500 km jalan tol hingga 5 tahun ke depan. Proyek yang melibatkan swasta setidaknya membantu pendanaan dan percepatan.

Tidak hanya itu, pihaknya berencana mengeluarkan paket kebijakan investasi yang dapat menarik investor swasta. Swasta akan diberikan hak untuk membangun jalan tol di beberapa proyek strategis nasional (PSN) jika tertarik.

"Kita ada kebijakan yang memberi kepastian ke pelaku usaha. Dan akan kita kaji juga bagaimana membuat semacam pendanaan murah untuk membangun jalan tol. Karena pendanaan kunci utama pembangunan infrastruktur yang ada," ujar dia.

Adapun kendala yang lain, pengusaha tol kerap mengeluhkan ketidaksesuaian lalu lintas harian rata-rata (LHR) dengan target saat pertama kali membangun jalan tol.

"Di sisi lain, kita tahu bahwa pemerintah tidak bisa menjamin LHR. Itu adalah risiko pelaku usaha," ucap dia.

Sementara usai dibangun, tol juga mesti menjadi kunci konektifitas sekaligus menjadi jembatan untuk membangun kawasan baru, seperti kawasan industri, kawasan perumahan, dan kawasan ekonomi.

"Kemudian dari situ berkembang dan bisa memindahkan kawasan padat di Jabodetabek di daerah yang mungkin masih tertinggal dan butuh investasi. Jadi tol tidak dibangun untuk sekedar membangun saja," ujar Danang.