PR Berat BKPM, Naikkan Peringkat Kemudahan Bisnis RI

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebagai lembaga pemerintah non-departemen, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tidak terlepas dari target kerja Presiden Joko Widodo.

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia pun mendapat target kerja selama dirinya menjabat selama 5 tahun ke depan.

Perbaikan investasi, penguatan UMKM, kenaikan peringkat kemudahan berbisnis di Indonesia, dan penciptaan lapangan kerja menjadi tugas berat Bahlil.

"Pak Presiden minta perbaikan investasi, memperkuat UMKM, menciptakan lapangan pekerjaan, dan menaikkan peringkat kemudahan bisnis Indonesia. Beliau juga meminta kepala badan untuk menjabarkan strategi konkret institusi mencapai tujuannya," kata Bahlil Lahadalia di Jakarta, Kamis (31/10/2019).

Baca juga: Bahlil Lahadalia Jadi Kepala BKPM, Ini Harapan Pengusaha

Salah satu tugas berat yang diemban dirinya dan BKPM adalah menaikkelaskan Indonesia dalam peringkat kemudahan bisnis dari peringkat 73 menjadi peringkat ke-50.

"Minimal harus masuk ke peringkat 50 dari 73 yang kemarin (dikemukanan World Bank)," ujar dia.

Untuk memasuki peringkat 50, kata Bahlil, banyak perbaikan yang mesti dilakukan, seperti memperbaiki sistem perizinan dan membantu investor mengeksekusi investasinya di Indonesia.

"Minat investor sudah banyak tapi begitu masuk pintu, keluar lagi. Makanya kami sepakat membantu investor mengeksekusi. Kita akan bantu eksekusi untuk melakukan pendampingan kepada investor baik perizinan maupun persoalan yang lain," ucap Bahlil.

Baca juga: Kemudahan Berbisnis di Indonesia Stagnan, Ini Langkah Airlangga

Selain itu, dia juga punya PR untuk menciptakan lapangan kerja dari investasi yang masuk. Untuk itu, pihaknya berencana meminta investor menggandeng partner lokal sebagai mitra bisnis.

"Contoh bangun kebun di Papua. Kita minta pengusaha di Lapua untuk masuk (bergabung). Apapun pekerjaan yang bisa dikelola oleh lokal, kasihlah. Hal ini untuk mencegah terjadinya konflik ditingkat daerah," ujar dia.

Dia pun akan menggalakkan investasi dalam negeri dalam rangka membangun negeri, sehingga investasi akan terfokus pada sektor tertentu dan negara tertentu.

"Dan tidak hanya investasi yang besar-besar saja. Tapi investasi harus masuk kepada UMKM dan usaha menengah," pungkasnya.