Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Diberi Keistimewaan, Luhut Akan Segera Revisi Anggaran Kementerian

Kompas.com - 08/11/2019, 20:57 WIB
Fika Nurul Ulya,
Yoga Sukmana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan akan segera merevisi anggaran kementerian yang ia pimpin. Ia mengaku sudah mengadakan rapat dengan para deputi di Kemenko Kemaritiman dan Investasi.

Hal ini disampaikan Luhut setelah kementerian yang ia pimpin diberikan "keistimewaan" sehingga leluasa merevisi anggaran meski DIPA APBN 2020 sudah diketok. Hal ini lantaran terjadinya perubahan nomenklatur.

"Ya itu yang lagi kami omongin. Jadi nanti kalau besok Senin sudah kami putusin berarti kami langsung revisi anggaran," ujarnya di Jakarta, Jumat (8/11/2019).

Baca juga: Luhut soal Pertemuan dengan Prabowo: Kami Bernostalgila...

Sebagai hasil rapat hari ini, Luhut menerangkan dirinya telah memberi usulan posisi inspektorat akan diubah menjadi eselon I. Badan Keamanan Laut RI (Bakamla) pun akan langsung berada di bawah Kemenko Perekonomian.

"Tadi baru kita rapatkan dengan para deputi. Kita nanti berubah menjadi 6 deputi. Kemudian ada yang kita usulin supaya inspektorat itu jadi eselon 1, kemudian Bakamla di bawah kami, karena merupakan pusat keamanan laut," tutupnya.

Namun saat ditanya anggaran mana yang akan diubah, Luhut mengaku belum tahu anggaran apa dalam kementeriannya yang harus diubah.

Seperti diketahui, Kementerian yang dipimpin Luhut adalah salah satu kementerian yang menerima perubahan nomenklatur di periode kedua Presiden Joko Widodo.

Baca juga: Diminta Legalkan Cantrang, Ini Jawaban Menteri KKP Edhy Prabowo

Kementerian yang semula bernama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman tersebut  ditambah kewenanganya dengan mengkoordinasikan bidang investasi. Hal ini membuat namanya berubah menjadi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Pemerintah pun memberikan keleluasaan kepada kementerian yang mengalami perubahan nomenklatur untuk merevisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2020.

Keleluasan merevisi anggaran itu diberikan karena pemerintah sedang menggodok program-program prioritas lima tahun ke depan.

Alhasil, Kemenko kemaritiman dan investasi yang dipimpin Luhut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dapat merevisi DIPA 2020.

Baca juga: Airlangga: Ekonomi RI Melambat tapi Lebih Baik Dibanding Malaysia, Singapura...

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com