BKN Proyeksikan Pendaftar CPNS 2019 Capai 4,5 Juta Pelamar

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Kepegawaian Negara (BKN) memproyeksikan jumlah pelamar CPNS 2019 akan mencapai 4,5 juta orang. 

Hal itu disampaikan Kepala BKN Bima Haria Wibisana saat menguraikan sejumlah rangkaian rekrutmen CPNS 2019, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara BKN, KemenPANRB, dan KASN dengan Komisi II DPR RI periode 2019 – 2024.

“Per hari ini terhitung jumlah pelamar sudah mencapai 3 Juta, kami proyeksikan angka ini akan menembus 4,5 Juta pelamar," kata Bima seperti dikutip dari laman BKN.go.id, Rabu (20/11/2019).

Baca juga: Update CPNS : Ini 5 Instansi dan Formasi yang Kebanjiran Pelamar

"Dari pendaftaran online yang sudah berlangsung sejak 11 November, sejauh ini belum ada kendala berarti dari aspek infrastruktur, karena kami sudah antisipasi dengan memperbesar kapasitas sistem dibanding tahun lalu,” sambungnya.

Sementara untuk titik lokasi pelaksanaan CPNS, Bima mengatakan akan ada 652 titik lokasi yang disiapkan yakni mencakup seluruh Kantor BKN yang tersebar, cost sharing dengan sejumlah instansi vertikal dan instansi pemerintah daerah. Agenda rekrutmen CPNS 2019 ini juga akan berlangsung sampai tahun 2020.

“Pelaksanaan CPNS sampai akhir tahun ini hanya pada tahapan seleksi administrasi, termasuk masa sanggah atas hasil pengumuman seleksi administrasi yang dikeluarkan masing-masing instansi. Selanjutnya untuk pelaksanaan SKD dan SKB diagendakan berlangsung sampai April 2020 mendatang,” jelasnya.

Baca juga: 30 Investor Jepang Lirik Megaproyek Ibu Kota Baru RI

Dari aspek komposisi kebutuhan penerimaan CPNS 2019, Menpan RB Tjahjo Kumolo menjelaskan ada dua prioritas kebutuhan tahun ini, yakni tenaga pendidikan seperti guru dan dosen, serta tenaga kesehatan.

“Saat ini pemerintah tengah melakukan penataan komposisi Pegawai Negeri Sipil (PNS), targetnya birokrasi kita seluruhnya diisi jabatan-jabatan spesifik atau ahli di bidangnya,” jelasnya.

Selain pelaksanaan CPNS 2019, sejumlah kebijakan terkini seperti rencana perampingan struktur di birokrasi sesuai arahan Presiden, dan soal langkah penanganan ASN yang diduga terlibat radikalisme menjadi bahan pembahasan RDP perdana dengan anggota Komisi II DPR Periode 2019 – 2024 tersebut.

Baca juga: Dicopot Erick Thohir, Ini Jabatan Baru 6 Deputi BUMN Era Rini Soemarno