Sri Mulyani Ungkap Alasan Ekonomi Tumbuh 7 Persen Sulit Tercapai

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan sejumlah faktor yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mentok di 5 persen dalam lima tahun belakangan.

Bahkan tahun ini, JPMorgan memprediksi di tahun 2019, pertumbuhan ekonomi hanya tumbuh 4,9 persen.

Sri Mulyani mengatakan, salah satu alasan ekonomi RI sulit menembus angka 5 persen adalah lesunya pertumbuhan investasi. Padahal di domestik, pertumbuhan konsumsi tumbuh terjaga di kisaran 5 persen.

"Agar ekonomi RI bisa tunbuh di level 7 persen, kontribusi konsumsi harus tumbuh stabil di 5 persen. Selain itu juga investasi yang juga tumbuh double digit di 12 persen hingga 13 persen," ujar dia dalam seminar Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) di Grand Hyatt, Jakarta, Selasa (26/11/2019).

Baca juga: JP Morgan Prediksi Pertumbuhan Ekonomi RI Cuma 4,9 Persen

Padahal, Presiden Joko Widodo sempat mengatakan, Indonesia menargetkan untuk menjadi bagian dari lima negara dengan ekonomi terbesar di dunia pada 2045 mendatang.

Untuk itu, ekonomi RI harus bisa tumbuh 7 persen setiap tahun agar ekonomi Indonesia bisa mencapai 7 triliun dollar AS pada 2025 mendatang.

Sri Mulyani mengatakan, sejak krisis keuangan global terjadi, Indonesia mengalami tekanan dalam hal pertumbuhan investasi yang tertahan di level 7 persenz bahkan terkadang hanya 5 persen dalam setahun.

"Jadi investasi adalah hal yang penting dan menjadi fokus Presiden Jokowi sebagai batu loncatan awal. Karena tidak bisa tumbuh 7 persen hanya mengandalkan neraca keuangan pemerintah," ujar dia.

Sri Mulyani mengatakan, saat ini pemerintah juga terus berupaya meningkatkan investasi. Salah satunya denggan memperbaiki regulasi dan memangkas sejumlah perizinan yang kerap dikeluhkan investor.

Baca juga: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2020 Diprediksi Melambat ke 5,1 Persen

Selain itu, pemerintah juga akan mengeluarkan Undang-Undang (UU) Omnibus Law yang akan merevisi seluruh aturan sebelumnya. Omnibus Law ini mencakup sektor ketenagakerjaan hingga perpajakan.

"Kita usahakan sebelum akhir tahun ini diberikan ke DPR, sehingga Januari bisa dibahas," kata Sri Mulyani.