Milenial Jadi Penentu Masa Depan Energi Terbarukan, Mengapa?

JAKARTA, KOMPAS.com - Penggunaan energi baru dan terbarukan (EBT) semakin populer di kalangan masyarakat, tanpa kecuali generasi muda. Bahkan, kaum muda disebu rela membayar listrik lebih mahal bila bersumber dari energi yang bersih.

Secara spesifik, matahari dan bioenergi menjadi sumber EBT yang paling banyak dipilih dibandingkan energi terbarukan lainnya.

Kesimpulan itu didapatkan dari hasil survei yang dilakukan oleh Koaksi Indonesia. Sementara survei yang dilakukan Institute for Essential Services Reform (IESR) di rumah tangga di Jabodetabek dan Surabaya juga menemukan, masyarakat menerima serta bersedia untuk melakukan pembelian listrik EBT, terutama solar cell, jika memang tersedia dan mudah didapatkan.

Baca juga: PLN Akan Pasang 1.000 Pembangkit Listrik EBT di Papua

Survei yang dilakukan Koaksi terhadap 96.651 warganet beberapa waktu lalu menemukan, sebanyak 23,8 persen responden memilih matahari sebagai sumber energi terbarukan dan 22,4 persen memilih bioenergi.

Nuly Nazlia, Direktur Eksekutif Koaksi Indonesia menyebut, banyaknya partisipasi warganet menunjukkan tingkat kepedulian yang cukup tinggi pada isu energi terbarukan.

“Keinginan mereka untuk beralih ke energi terbarukan juga sangat besar. Bahkan 36,5 persen responden rela membayar listrik lebih mahal bila bersumber dari energi yang bersih,” jelas Nuly dalam keterangannya, Selasa (26/11/2019).

Mempertimbangkan bonus demografi yang akan menempatkan milenial sebagai aset, Koaksi memandang segmen ini memiliki potensi besar untuk berperan aktif dalam gerakan penggunaan EBT di Indonesia.

Baca juga: Ini Upaya Pemerintah Capai Target EBT 23 Persen di 2025

“Bukan cuma kami yang perlu, sektor lain termasuk PLN juga terkait dengan segmen ini karena selain menjadi audiens, mereka juga bisa menjadi stakeholder masa depan.

Milenial, lanjut Nuly tidak hanya akan menjadi konsumen seterusnya. Pada waktunya, mereka berada pada berbagai posisi menentukan seperti pengusaha, pelaku industri, dan bahkan pemangku kebijakan.