Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pelni Yakin Posisi Maritim RI Kian Kuat Usai Kembali Jadi Anggota Dewan IMO

Kompas.com - 02/12/2019, 18:22 WIB
Yoga Sukmana

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Pelni meyakini posisi strategis Indonesia sebagai negara maritim akan semakin kuat setelah kembali terpilih menjadi Anggota Dewan International Maritime Organization (IMO).

Pelni sendiri merupakan salah satu BUMN yang dipercaya menjadi delegasi tim lobi Indonesia pada acara sidang majelis IMO ke 31 di London, Inggris pada Jumat (29/11/2019).

“Alhamdulillah, Pelni bangga dan tentunya bersyukur dapat menjadi bagian dari peristiwa bersejarah ini," kata Kepala Kesekretariatan PT Pelni Yahya Kuncoro dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Jakarta, Senin (2/12/2019).

"Setelah menjadi Anggota Dewan pada periode 2018-2019, Indonesia secara resmi kembali terpilih menjadi Anggota Dewan IMO untuk kategori C periode 2020-2021 dengan perolehan 139 suara dan menempati peringkat ke-5 dari 20 kursi yang diperebutkan," sambungnya.

Baca juga: Indonesia Galang Dukungan agar Terpilih Jadi Anggota Dewan IMO

Pelni yakin dengan terpilihnya Indonesia sebagai anggota dewan IMO,maka pemerintah Indonesia dapat menyuarakan kepentingannya dalam percaturan pelayaran internasional untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia.

Selain itu Indonesia juga akan semakin mendapatkan pengakuan dunia bahwa Indonesia adalah negara maritim yang besar.

Apalagi Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) juga terpilih menjadi External Auditor IMO Periode 2020-2023.

Berdasarkan perhitungan suara, Indonesia berada pada urutan ke 5 dari 24 Negara yang mencalonkan diri pada Kategori C. Dari 168 Negara anggota IMO yang menghadiri sidang tersebut, hanya 165 Negara yang memiliki hak suara.

Adapun Anggota Dewan Kategori C periode 2020-2021 terdiri dari Singapura, Malta, Malaysia, Siprus, Indonesia, Bahama, Afrika Selatan, Meksiko, Chili, Belgia, Mesir, Peru, Maroko, Denmark, Turki, Thailand, Jamaika, Filipina, Kuwait, dan Kenya.

Baca juga: BPK Ditunjuk Jadi Auditor Eksternal Organisasi Maritim Dunia

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Whats New
Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Whats New
Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Whats New
Cara Cetak Kartu NPWP Hilang atau Rusak Antiribet

Cara Cetak Kartu NPWP Hilang atau Rusak Antiribet

Whats New
Produsen Cetakan Sarung Tangan Genjot Produksi Tahun Ini

Produsen Cetakan Sarung Tangan Genjot Produksi Tahun Ini

Rilis
IHSG Melemah Tinggalkan Level 7.300, Rupiah Naik Tipis

IHSG Melemah Tinggalkan Level 7.300, Rupiah Naik Tipis

Whats New
Sempat Ditutup Sementara, Bandara Minangkabau Sudah Kembali Beroperasi

Sempat Ditutup Sementara, Bandara Minangkabau Sudah Kembali Beroperasi

Whats New
Sudah Salurkan Rp 75 Triliun, BI: Orang Siap-siap Mudik, Sudah Bawa Uang Baru

Sudah Salurkan Rp 75 Triliun, BI: Orang Siap-siap Mudik, Sudah Bawa Uang Baru

Whats New
Harga Naik Selama Ramadhan 2024, Begini Cara Ritel Mendapat Keuntungan

Harga Naik Selama Ramadhan 2024, Begini Cara Ritel Mendapat Keuntungan

Whats New
Mentan Amran Serahkan Rp 54 Triliun untuk Pupuk Bersubsidi, Jadi Catatan Sejarah bagi Indonesia

Mentan Amran Serahkan Rp 54 Triliun untuk Pupuk Bersubsidi, Jadi Catatan Sejarah bagi Indonesia

Whats New
Kasus Korupsi PT Timah: Lahan Dikuasai BUMN, tapi Ditambang Swasta Secara Ilegal

Kasus Korupsi PT Timah: Lahan Dikuasai BUMN, tapi Ditambang Swasta Secara Ilegal

Whats New
4 Tips Mengelola THR agar Tak Numpang Lewat

4 Tips Mengelola THR agar Tak Numpang Lewat

Spend Smart
Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis, Stafsus Erick Thohir: Kasus yang Sudah Sangat Lama...

Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis, Stafsus Erick Thohir: Kasus yang Sudah Sangat Lama...

Whats New
Menkeu: Per 15 Maret, Kinerja Kepabeanan dan Cukai Capai Rp 56,5 Triliun

Menkeu: Per 15 Maret, Kinerja Kepabeanan dan Cukai Capai Rp 56,5 Triliun

Whats New
Siap-siap, IFSH Tebar Dividen Tunai Rp 63,378 Miliar

Siap-siap, IFSH Tebar Dividen Tunai Rp 63,378 Miliar

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com