Mendesaknya Pengambilalihan Wilayah Udara RI yang Dikuasai Singapura

KOMPAS.com - Dalam dunia penerbangan, keberadaan Flight Information Region (FIR) atau wilayah udara tertentu yang menyediakan layanan informasi penerbangan, menjadi satu hal yang sangat penting.

Selain menguasai ruang udara untuk melindungi kedaulatan dan martabat bangsa, negara yang mengelola FIR memiliki keuntungan berupa akses informasi lalu lintas penerbangan, keamanan negara dan pemasukan keuangan.

Indonesia memiliki dua FIR yaitu FIR Makassar yang mengelola wilayah Indonesia Bagian Timur dan FIR Jakarta yang mengelola Indonesia Bagian Barat dengan total panjang mencapai 8.541 km. Bahkan Indonesia juga diminta untuk mengelola wilayah udara negara lain, yaitu Timor Leste dan Chrismast Island (Australia).

Berbeda dengan “wilayah titipan” yang tidak signifikan secara ekonomi, wilayah udara strategis Indonesia justru berada di bawah pengelolaan FIR Singapura.

Sejak tahun 1946 sebagian FIR wilayah Barat Indonesia berada di bawah pengelolaan FIR Singapura sekitar 100 nautical miles (1.825 kilometer) wilayah udara Indonesia yang melingkupi Kepulauan Riau, Tanjungpinang, dan Natuna. Kondisi ini membuat pesawat Indonesia harus melapor ke otoritas Singapura jika ingin melewati wilayah tersebut.

Ihwal pengelolaan FIR Singapura berawal pada tahun 1946 ketika International Civil Aviation Organization (ICAO) menyatakan bahwa Indonesia belum mampu mengatur lalu lintas udara di wilayah yang disebut sektor A, B,dan C tersebut.

Pernyataan ini cukup beralasan mengingat pada saat itu Indonesia sedang merintis penerbangan dengan kondisi fasilitas peralatan maupun tenaga lalu lintas udaranya saat itu sangat minim, sehingga pantas, pengelolaan FIR diserahkan kepada Singapura.

Baca juga : Menko Luhut : Kesepakatan Ruang Udara RI-Singapura Demi Kedaulatan

Namun kondisi ini telah berjalan selama 74 tahun tanpa ada peninjauan kembali. Apakah hal ini akan berlangsung seperti ini seterusnya?

Padahal jika dilihat kondisi terkini, Indonesia telah memiliki peralatan dan personil pengatur lalu lintas udara yang memadai, sehingga sudah saatnya kita mengelola FIR kita secara penuh.

Merugikan Indonesia

Selama ini Indonesia mendapatkan pemasukan dari FIR Singapura sekitar 5 juta dollar AS per tahun yang bersumber dari sektor A saja, sementara untuk sektor B dan sektor C masih perlu dipertanyakan.

Melihat luasnya sektor A, B dan C serta jumlah trafik yang melewati daerah tersebut, seharusnya pendapatan Indonesia jauh lebih besar dari angka yang tertera di atas.

Selain pemasukan keuangan, kerugian lain adalah penerbangan jarak jauh maskapai Indonesia yang melewati FIR tersebut sering diberi ketinggian jelajah yang tidak ekonomis. Sehingga hal ini mengakibatkan biaya tinggi bagi maskapai yang bersangkutan.

Hal lain misalnya penerbangan domestik maskapai Indonesia untuk rute terbang, misal dari Batam ke Jakarta harus mendapatkan clearance dari pihak Singapura. Ini belum termasuk pesawat-pesawat TNI kita yang mempunyai "misi khusus" harus mendapatkan clearance dari pemerintah Singapura bila akan melewati wilayah tersebut.

Situasi tersebut tidak menguntungkan bagi strategi pertahanan Indonesia. Belum lagi persoalan yang terjadi dalam hal Military Training Area (MTA) antara Singapura dan Indonesia. Menurut penulis, hal ini sangat krusial untuk dapat segera diselesaikan melalui kesepakatan baru.

Harus Segera Dikelola Sendiri

Seiring dengan perkembangan kemampuan teknologi, khususnya perhubungan udara, maka sudah sewajarnya jika pemerintah Indonesia mendorong pengelolaan wilayah udara sendiri oleh otoritas udara dalam negeri.