Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri KKP Masih Simulasi Percepatan Izin Perikanan Tangkap

Kompas.com - 15/12/2019, 05:18 WIB
Kiki Safitri,
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Kelautan Edhy Prabowo mengaku masih melakukan simulasi terkait rencana mempercepat perizinan perikanan tangkap dari 14 hari menjadi 1 hari saat ini sedang tahapan simulasi.

"Sudah kemarin kami simulasi, tapi kita belum launching. Nanti ada waktunya dan kita mau test lagi. Kami mau ini clear dan izin itu otomatis. Tapi kalau kita lihat simulasinya bagus" kata Edhy di JCC Jakarta, Sabtu (14/12/2019).

Edhy menjelaskan, setelah ia melihat langsung proses perizinan dan mengkajinya, ternyata ada proses yang bisa dipersingkat. 

Sebelumnya Edhy melaporkan ke Presiden Joko Widodo bahwa izin bisa dilakukan selama 8 jam, namun ternyata dengan memepersingkat verifikasi, maka perizinan bisa dilakukan 1 jam.

Baca juga: KKP Ringkas Perizinan Kapal dari 14 Hari menjadi 1 Hari

"Ada yang menghambat itu. Tadinya kami laporkan ke Pak Presiden 8 jam sehari. Tapi saya buka lagi ternyata ada yang bisa (langsung) diputuskan sebagain besar setelah ijin itu di verifikasi," jelasnya.

Menurutnya dari yang awalnya membutuhkan persetujuan eselon 4, eselon 3, eselon 2 dan eselon 1, rencananya bisa dipersempit dengan menunjuk satu meja yang melakukan verifikasi, untuk mengurangi proses panjang.

"Sebelumnya harus ada verifikasi masing-masing secara dari eselon 1, eselon 3 eselon 2 dan eselon 1. Inikan verifikasi yang diulang. Alhamdulillah bisa dijadikan satu meja," ujarnya.

Edhy menjelaskan, aturan perizinan saat ini tidak merusak aturan yang ada dan birokrasi. Namun ia mempertegas, pemohon harus membayar pungutan hasil perikanan. Karena jika tidak dibayarkan, ijin juga tak akan keluar.

"Tapi tidak hanya kita melakukan (perizinan cepat), tapi kalau si pemohon tidak menyelesaikan pembiayaan, ya izinnya tidak kami keluarkan," tegasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com