Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepala BKPM Yakin Indonesia Tak Alami Resesi Ekonomi pada 2020

Kompas.com - 28/12/2019, 10:49 WIB
Ade Miranti Karunia,
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia memastikan, perekonomian Indonesia 2020 mendatang tidak akan memasuki masa resesi.

"Minimal, dari berbagai macam pakar analisa ekonomi yang menyatakan bahwa tahun 2020 diambang resesi ekonomi, bagi kami BKPM tidak terlalu menggubris analisa tersebut. Karena data kami menunjukkan tidak diambang resesi tetapi menuju suatu titik perekonomian baru," katanya di Jakarta, Jumat (27/12/2019).

Apalagi didorong adanya Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law yang bakal mendorong peningkatan nilai investasi ke Indonesia.

Baca juga: Pemerintah Tak Yakin Indonesia Bakal Resesi akibat Perekonomian Global

BKPM perlahan sedang menyelesaikan sederet "pekerjaan rumah", terutama investasi eksisting yang tersendat akibat adanya perizinan yang belum terselesaikan.

"Ditambah lagi dengan investasi eksisting kurang lebih Rp 708 triliun. Rp 708 triliun ini sudah terjadi tiga tahun lalu, orang sudah invest tapi tidak bisa dieksekusi. Karena ada sebagian izinnya di kementerian/lembaga ditahan. Ini yang terburuk," ujarnya.

BKPM beryakinan pada 2020 nanti, masalah tersebut akan tuntas. Saat ini, BKPM baru menyelesaikan sebesar Rp 127 triliun nilai investasi eksisting yang tersendat.

Baca juga: BKPM Yakin Realisasi Investasi 2019 Lampaui Target

"Dan Rp 708 triliun itu sudah terselesaikan menjadi sekitar Rp 127 triliun. Maka target kita ke depan, yang dikasih untuk 2020, oleh Bappenas kepada BKPM kurang lebih Rp 886 triliun, hampir Rp 900 triliun, bayangkan!," ungkap Bahlil.

Bila masalah investasi eksisting yang terhambat mampu diselesaikan maka berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depannya.

"Saya yakin masih diangka atas 5 persen. Berapa lebihnya, saya yakin banyak variabel mempengaruhi. Kami ke depan, kami akan melakukan langkah-langkah konfrehensif, langkah statis untuk bisa mewujudkan target dari Pak Presiden kepada kami, di samping menunggu omnibus law," tuturnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com