Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Adakan RUPS-LB, Operator Pelabuhan Marunda Undang Para Pemegang Saham

Kompas.com - 30/12/2019, 16:30 WIB
Inadha Rahma Nidya,
Anggara Wikan Prasetya

Tim Redaksi

KOMPAS.comPT Karya Citra Nusantara (KCN) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) di Hotel Borobudur Jakarta, Jumat (27/12/2019).

Rapat itu digelar terkait berakhirnya masa jabatan dewan komisaris dan direksi KCN pada 18 Desember 2019.

Direktur Utama PT KCN Widodo Setiadi pun mengundang PT Karya Tekhnik Utama (KTU) dan PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) selaku pemegang saham.

“Selama ini, belum pernah digelar RUPS-LB, meski PT KCN telah bersurat berkali-kali kepada PT KBN. Sudah sekitar 17 kali surat dikirimkan ke KBN,” kata Widodo usai RUPS-LB dalam keterangan tertulis (30/12/2019).

Baca juga: Yasonna Laoly: Pembangunan Pelabuhan Marunda Harus Terus Dilanjutkan

Dalam RUPS-LB Widodo mengatakan, memang terdapat perbedaan pandangan mengenai komposisi saham.

RUPS-LB yang digelar sejak pukul 10.00 WIB pun menemui dead lock dan akan dilanjutkan 23 Januari 2020. PT KTU sebagai pemegang saham mayoritas menunjuk caretaker sementara.

Meski begitu, Widodo menegaskan jika tidak pernah ada perampasan aset negara oleh PT KTU.

“Prinsipnya dengan berakhirnya masa jabatan dewan direksi dan komisaris, perusahaan tidak status quo karena ada klien-klien yang terikat kontrak kerja sama dengan PT KCN,” imbuh dia.

Kolaborasi dengan swasta

Sementara itu, Presiden Jokowi menegaskan, pemerintah membuka peluang besar bagi swasta untuk terlibat membangun infrastruktur Indonesia.

Instruksi itu diambil karena pemerintah membutuhkan investasi swasta dalam membiayai pembangunan infrastruktur sehingga proyek pembangunan tidak membebani APBN dan APBD.

Widodo menyambut positif instruksi Presiden Jokowi tersebut. Pasalnya, tugas membangun negeri merupakan tugas seluruh warga negara tanpa kecuali.

“Ini mungkin jadi PR besar, apalagi peran swasta sangat terbatas dalam proyek-proyek pemerintah, sepertinya baru 14,4 persen saja,” kata Widodo.

Baca juga: Komitmen Jokowi Bongkar Kendala Investasi, Dimulai Menkumham dari Pelabuhan Marunda

Widodo menambahkan, perlu ada kepastian berusaha melalui langkah-langkah pemangkasan birokrasi dan perbaikan tumpang tindih regulasi.

Meski begitu, Widodo optimistis jika pemerintahan Presiden Jokowi sedang bekerja keras menciptakan iklim investasi yang kondusif di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Ia pun mengingatkan, keterlibatan swasta dalam pembangunan tidak boleh dianggap sebagai persaingan dengan BUMN.

Halaman:


Terkini Lainnya

Kemenhub Tambah 10.000 Kuota Mudik Gratis 2024 Menggunakan Bus

Kemenhub Tambah 10.000 Kuota Mudik Gratis 2024 Menggunakan Bus

Whats New
CKB Logistics Optimalkan Bisnis Melalui Kargo Udara

CKB Logistics Optimalkan Bisnis Melalui Kargo Udara

Whats New
Angkutan Lebaran 2024, Kemenhub Siapkan Sarana dan Prasarana Transportasi Umum

Angkutan Lebaran 2024, Kemenhub Siapkan Sarana dan Prasarana Transportasi Umum

Whats New
Reksadana Saham adalah Apa? Ini Pengertiannya

Reksadana Saham adalah Apa? Ini Pengertiannya

Work Smart
Menhub Imbau Maskapai Tak Jual Tiket Pesawat di Atas Tarif Batas Atas

Menhub Imbau Maskapai Tak Jual Tiket Pesawat di Atas Tarif Batas Atas

Whats New
Anak Usaha Kimia Farma Jadi Distributor Produk Cairan Infus Suryavena

Anak Usaha Kimia Farma Jadi Distributor Produk Cairan Infus Suryavena

Whats New
Cara Cek Formasi CPNS dan PPPK 2024 di SSCASN

Cara Cek Formasi CPNS dan PPPK 2024 di SSCASN

Whats New
Pertamina Patra Niaga Apresiasi Polisi Ungkap Kasus BBM Dicampur Air di SPBU

Pertamina Patra Niaga Apresiasi Polisi Ungkap Kasus BBM Dicampur Air di SPBU

Whats New
HMSP Tambah Kemitraan dengan Pengusaha Daerah di Karanganyar untuk Produksi SKT

HMSP Tambah Kemitraan dengan Pengusaha Daerah di Karanganyar untuk Produksi SKT

Whats New
BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

Work Smart
Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Whats New
Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Whats New
Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com