Kejar Target Investasi, Pemerintah Bakal Revisi Aturan Soal KEK

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengatakan bakal menetapkan target kinerja untuk pemerintah daeran dan pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Sekretaris Kementerian Kordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menjelaskan hal tersebut untuk menertibkan kinerja KEK lantaran beberapa masih mangkrak dan belum beroperasi.

Padahal, KEK dibentuk untuk menjalankan fungsi-fungsi ekonomi tertentu dan mendapatkan fasilitas atau insentif dari pemerintah pusat.

Susi menjelaskan, agar penetapkan target bisa dilakukan, maka bakal dilakukan revisi terhadap beberapa aturan terkait KEK. Di antaranya Peraturan Pemerintah (PP) nomor 2 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) juga Peraturan Pemerintah nomor 96 tahun 2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus.

"PP yang baru sudah dibunyikan cantolannya. Kan PPnya ada dua yang lagi proses (revisi) detilnya. Nanti detailnya di Permenko (Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) sebagai Ketua Dewan Nasional KEK," ujar Susi ketika memberi keterangan di Jakarta, Senin (6/1/2020).

Adapun hari ini, Susi sendiri baru saja menyerahkan salinan PP untuk tiga KEK kepada para Bupati dan Badan Usaha Pengusul ketiga KEK tersebut, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 2019 yang menetapkan KEK Singhasari (Kabupaten Malang, Jawa Timur); PP Nomor 85 Tahun 2019 yang menetapkan KEK Kendal (Jawa Tengah); dan PP Nomor 84 Tahun 2019 yang menetapkan KEK Likupang (Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara).

Susi pun menjabarkan, untuk KEK Singhasari yang disiapkan sebagai pusat pariwisata sekaligus industri kreatif dan digital target investasi yang ditetapkan sebesar Rp 12,5 triliun.

Pencapaian target tersebut ditetapkan secara bertahap dan di tahap pertama yang sudah terealisasi sebesar Rp 664 miliar dan Rp 48,5 miliar. Selain itu, diharapkan juga mampu menyerap tenaga kerja hingga 6.806 orang.

Adapun untuk KEK Likupang target investasi yang ditetapkan Rp 7,1 triliun dan diharapkan bisa menciptakan lapangan kerja hingga 65.000 orang.

"Nah ini yg menarik dari target penciptaan lapangan kerja 65 ribu orang. Ini direct-indirect karena pariwisata itu akan betul-betul hanya mengandalkan pariwisata. Tahun pertama targetnya Rp 164 miliar dan Rp 750 miliar. Wisatawan yg akan dijangkau 400 ribu orang," jelas Susi.

Sementara untuk KEK Likupang ditargetkan mampu menyerap investasi hingga 5 miliar dollar AS atau setara dengan Rp 70 triliun. Selain itu, untuk tenaga kerja diharapkan bsia terserap hingga 30.000 orang.

Di tahun 2021, KEK yang disiapkan untuk industri berorientasi ekspor dan supply chain tersebut mampu menyumbang terhadap ekspor hingga 500 juta dollar AS per tahun dengan nilai substitusi impor hingga 250 juta dollar AS.

"Itu (targetnya) minimal, yang bertahap ini ada timeline ya, rata-rata ada yang sampai 2024-2025. Rata-rata empat sampai lima tahun," ujar Susi.