Luhut Ingin Beli Kapal untuk Jaga Perairan Natuna, Ini Tanggapan Kemenkeu

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan beberapa waktu yang lalu sempat mengatakan bakal memperbanyak kapal angkatan laut di perairan Natuna.

Selain itu pihaknya juga mengusulkan pembelian kapal berukuran besar untuk menjaga laut Indonesia. Hal itu menyusul masuknya kapal penjaga pantai China ke perairan Natuna, Kepulauan Riau, yang mengawal beberapa kapal ikan asal negeri panda itu di perairan tersebut Desember 2019.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani menjelaskan, Kementerian Pertahanan sebenarnya telah memiliki pendanaan alutsista. Namun demikian, dirinya belum benar-benar mengetahui besaran alokasinya.

Adapun secara keseluruhan, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2020, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) mendapat alokasi sebesar Rp 130 triliun.

"Tentunya kami nggak tahu apa yang disampaikan apakah sudah ada alokasinya, nanti dicek persisnya. Tentunya di Kementerian Pertahanan itu kita tahu udah ada pendanaan alutsista. Apakah itu kapal, atau peralatan untu perang lainnya," ujar Askolani ketika memberi keterangan di Jakarta, Selasa (7/1/2020).

Baca juga: Pemerintah Kejar Pembangunan Pangkalan Nelayan di Natuna

Askolani menjelaskan, kalapun akan ada peningkatan ketegangan antara Indonesia dengan China di perairan Natuna, pemerintah telah memiliki dana on call yang bisa dicairkan kapan pun. Hal tersebut serupa dengan yang terjadi ketika Indonesia menghadapi konflik di Aceh dan Sulawesi.

Namun demikian, dirinya menekankan, dana on call tersebut hanya akan disalurkan sesuai dengan kebutuhan. Pasalnya, Kementerian Pertahanan sendiri merupakan kementerian dengan alokasi anggaran terbesar.

"Nanti kita lihat kebutuhan, ini baru awal tahun. Pagu Kemenhan kan banyak," ujar dia.

Sebagai informasi, akibat masuknya kapal ikan asing ke Natuna, Luhut mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mulai memerintahkan untuk menambah pasukan serta unit kapal pengawasan.

Hal itu dinilai penting untuk memperketat pertahanan di Perairan Natuna yang diakui masih minim petugas patroli.

"Seharusnya kita marah pada diri kita sendiri. Kita punya kapal belum cukup sehingga Presiden memerintahkan lagi untuk membangun lebih banyak lagi kapal dan coast guard kita yang patroli," ucapnya.