BUMN Minta BPK Buka Gamblang Investigasi Jiwasraya

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian BUMN mendukung langkah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI membeberkan hasil investigasi terkait kasus gagal bayar polis asuransi PT Jiwasraya (Persero) produk JS Saving Plan ke publik.

Staf khusus menteri BUMN Arya Sinulingga berharap BPK RI membuka hasil investigasinya terhadap kasus Jiwasraya secara gamblang ke publik.

“Kami berharap hasilnya terbuka, terang benderang tak ada yang ditutupi,” ujar Arya di kantornya, Jakarta, Selasa (7/1/2020).

Baca juga: BPK akan Jelaskan Kasus Jiwasraya Besok

Arya percaya BPK RI akan bekerja secara profesional.

Setelah BPK RI mengeluarkan hasil investigasinya, barulah pihaknya mengambil sikap terkait kasus tersebut.

“Kami percayakan BPK untuk yang terbaik nanti untuk kejaksaan kita ambil sikap,” kata Arya.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menyebut kasus gagal bayar polis asuransi PT Jiwasraya (Persero) produk JS Saving Plan bakal dijelaskan besok, Rabu (8/1/2020).

Baca juga: Soal Jiwasraya, Pemerintah Diminta Siapkan Langkah Ini

Ketua BPK Agung Firman Sampurna menuturkan, saat ini kasus gagal bayar asuransi Jiwasraya masih ditangani oleh Kejaksaan Agung dan pemangku kepentingan lain karena kompleksnya masalah.

“Dan besok saya akan jelaskan jadi jangan tanya soal Jiwasraya sama saya hari ini. Besok akan kita jelaskan," kata Agung di BPK RI, Jakarta, Selasa (7/1/2020).

Sebelumnya, Jiwasraya mengalami kasus gagal bayar polis produk asuransi JS Saving Plan. Padahal keuangan perusahaan pelat merah itu tergolong bagus bila dilihat dari laporan keuangannya dalam beberapa tahun belakangan.

Baca juga: Lunas dengan BNI, Jiwasraya Masih Punya Utang ke BRI

Menteri BUMN 2014-2019 Rini Soemarno akhirnya menugaskan BPKP untuk mengaudit ulang laporan keuangannya. Hasilnya ditemukan fraud pada sisi investasi. Jiwasraya diketahui kerap berinvestasi pada saham "gorengan".

Sejak saat itu, beredar nama-nama pelaku dan laporan keuangannya dikoreksi yang berakibat nilai kerugian 2019 membengkak menjadi Rp 13,6 triliun.

Baca juga: Kenapa Kapal China Jauh-jauh Cari Ikan ke Natuna?