Pak Erick, Pemerintah Punya 7 BUMN Asuransi Lho

JAKARTA, KOMPAS.com - BUMN asuransi kini tengah dalam sorotan. Dua perusahaan asuransi milik negara tengah dirundung masalah, keduanya yakni PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Asabri (Persero).

Kasus Asabri mencuat belakangan di tengah skandal Jiwasraya yang gagal bayar. Penyelesaian Jiwasraya pun saat ini belum tuntas setelah kasus gagal bayar yang nilainya mencapai Rp 12,4 triliun. Sementara Asabri diperkirakan merugi hingga Rp 10 triliun.

Ditelusuri, penyebab ambruknya kinerja dua BUMN ini karena pengelolaan penempatan dana investasi. Baik Jiwasraya maupun Asabri, sama-sama tersandung saham gorengan.

Pemerintah Indonesia sebenarnya memiliki 7 perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi ini terbagi berdasarkan produk asuransinya yang beragam.

Daftar 7 BUMN asuransi itu di luar perusahaan-perusahaan asuransi yang dimiliki BUMN atau berstatus anak perusahaan, seperti perusahaan asuransi yang dimiliki BUMN perbankan, BUMN keuangan, hingga Pertamina.

Pemerintah lewat Kementerian BUMN tengah merencanakan penyatuan perusahaan asuransi negara lewat holding BUMN asuransi dan keuangan oleh Menteri BUMN Erick Thohir. 

Berikut daftar perusahaan asuransi di Indonesia yang dimiliki pemerintah:

1. Perum Jamkrindo

Pemerintah mendirikan Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK) pada tahun 1970 yang dalam perkembangannya diubah menjadi Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi (Perum PKK).

Perusahaan ini kemudian berganti nama menjadi Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo).

Perubahan nama perusahaan tersebut terkait dengan perubahan bisnis perusahaan yang tidak lagi memberikan pinjaman secara langsung kepada UMKMK melalui pola bagi hasil, tetapi hanya terfokus pada bisnis penjaminan kredit UMKMK.

Fokus bisnis Jamkrindo yakni penjaminan kredit pada program pemerintah seperti KUR, FLPP, dan resi gudang.

Penjaminan lainnya yakni penjaminan umum, penjaminan kredit mikro, kredit multiguna, bank garansi, dan kredit lainnya.

2. Asabri

PT Asabri merupakan BUMN yang sahamnya 100 persen dikuasai pemerintah. Produk asuransinya diperuntukkan untuk seluruh prajurit TNI, anggota Polri, dan PNS di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Polri.

Didirikan 1 Agustus 1971, perusahaan ini berkantor di Jalan Mayjen Sutoyo, Cawang, Jakarta Timur, tak jauh dari Bandar Udara Halim Perdana Kusuma.

Sebelum dibentuk Asabri lewat Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1971, asuransi prajurit TNI dan Polri dikelola oleh PT Taspen (Persero).