Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Modernisasi Koperasi, Pemerintah Perlu Gandeng Milenial

Kompas.com - 16/01/2020, 19:49 WIB
Kurniasih Budi

Editor

KOMPAS.com - Pemerintah serius menjadikan Koperasi dan UMKM sebagai arus utama transformasi ekonomi.

Dalam Rapat Kerja dengan DPD RI pada Selasa (14/1/2020), Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengklaim ia diminta Presiden Jokowi untuk mendorong modernisasi koperasi.

"Modernisasi koperasi dilakukan dengan dua cara, yaitu ada manajemen yang kuat dan profesional, serta mulai mengaplikasi menerapkan teknologi tinggi agar koperasi juga bisa tumbuh, tidak terhalang oleh berbagai persyaratan birokrasi," kata Teten dalam pernyataan tertulis, Kamis (16/1/2020).

Untuk itu, praktisi koperasi milenial dan ekonomi kerakyatan Frans Meroga Panggabean mengatakan siap mendukung pemerintah mewujudkan hal tersebut.

Ia mengatakan masih banyak anak muda yang punya komitmen tinggi bagi kemajuan Koperasi dan UMKM.

"Anak muda profesional dan fasih teknologi digital siap terlibat untuk Koperasi dan UMKM dalam transformasi ekonomi," kata Frans dalam keterangan tertulis.

Koperasi modern

Wakil Ketua Nasari Sentra KUKM itu berkata bahwa contoh koperasi modern pun sudah banyak seperti Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Nasari yang memiliki beberapa PT, dan bergerak di bidang outsourcing, sewa mobil, properti, konstruksi, dan multifinance.

Menurut dia, pelayanan anggota koperasi dengan online system dan teknologi digital pun sudah dilakukan di 45 kantor cabang.

"Alat ukur KPI penilaian kinerja yang profesional juga sudah diterapkan anggota Askopindo," ujar Ketua DPP Asosiasi Koperasi Simpan Pinjam Indonesia (Askopindo) itu.

Ia mengatakan ada 3 langkah yang dapat dilakukan guna mewujudkan modernisasi koperasi.

Pertama, ia melanjutkan, pemerintah perlu membentuk Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) untuk koperasi.

"Apalagi kalau digabung juga fungsi sebagai pemeringkat rating investasi UMKM akan sangat efektif dan efisien. Pasti otomatis jadi enforcement bagi Koperasi dan UMKM sehingga berlomba-lomba semakin modern, profesional, dan naik kelas," ujar dia.

Teten MasdukiKOMPAS.com- BUDIYANTO Teten Masduki

Kedua, pemerintah diminta melibatkan koperasi yang sudah besar, modern, dan layak jadi percontohan untuk jadi jangkar program modernisasi koperasi.

Selain itu, koperasi percontohan itu menjadi model pembagian wilayah kerja berdasar daerah mana yang lebih dikuasai dan lebih eksis koperasi jangkar tersebut.

"Menurut riset GORC cukup banyak koperasi yang layak dijadikan koperasi jangkar. KSP Nasari dan Kospin Jasa dengan kredibilitas yang teruji dan jaringan yang luas, sangat layak dipercaya. Juga banyak Credit Union (CU) di Kalimantan dan Indonesia Timur yang modern dan profesional," kata Frans.

Badan usaha kekinian

Ia berpendapat, pemerintah perlu memiliki program gerakan nasional untuk mengkampanyekan koperasi adalah badan usaha yang paling sesuai saat ini.

Dengan begitu, semua elemen bergerak sehingga terjadi peningkatan kesejahteraan dan menekan ketimpangan sosial.

Gerakan itu bertujuan mengajak generasi milenial gemar berkoperasi, dengan nilai utama kesetaraan dan berbagi.

"Nilai seperti itu kan milenial banget dengan kebersamaannya dan egaliternya. Libatkan organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan yang telah punya jaringan luas dan peduli akan keadilan sosial masyarakat saja," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com